MARGOPOST.COM | Cianjur – Ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan berpotensi terjadinya eskalasi penyakit yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mengantisipasi dan menanggulangi ancaman tersebut diperlukan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat luas.
Sistem surveilans yang baik merupakan komponen penting dalam membangun ketahanan kesehatan yang kuat. Masyarakat memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Oleh karena itu Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) merupakan hal yang sangat penting. Surveilans Berbasis Masyarakat meliputi kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
Surveilans Berbasis Masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat, rekrutmen dan optimalisasi peran relawan, penguatan forum pengurangan risiko bencana; dan pengorganisasian relawan di tingkat desa/kelurahan. Prinsip dari kegiatan surveilans berbasis masyarakat adalah 1) pemberdayaan, yaitu masyarakat diberdayakan untuk melakukan pengamatan/pemantauan secara terus menerus terhadap masalah kesehatan yang ada di masyarakat, 2) kemandirian. Pada prinsip ini masyarakat mengupayakan pencegahan dan penanggulangan secara mandiri sesuai kemampuan terhadap ancaman penyakit dalam masyarakat.
Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SBM, diperlukan pelatihan yang terstruktur, sistematis dan masif yang mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat berdaya dan mampu berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan surveilans penyakit. Oleh karena itu Kemenko PMK sebagai leader dalam membangun SBM di Indonesia, melibatkan Kementerian/Lembaga lain termasuk Kementerian Pertanian dalam pertemuan-pertemuan yang intensif dalam merancang pelatihan, kurikulum dan modul bagi fasilitator, relawan dan supervisor SMB.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo. SH., M.Si. MH. pada sebuah kesempatan mengatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian selalu terdepan dalam setiap upaya peningkatan kapasitas SDM.
“Peningkatan SDM yang profesional bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, maupun sertifikasi profesi”. ujar Mentan Syahrul
Senada dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedy Nursyamsi seringkali mengatakan dalam arahannya terkait pentingnya peningkatan SDM.
Pada tanggal 30 – 31 Agustus 2023 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto diselenggarakan pertemuan penyusuan modul bagi fasilitator SBM yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga (Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), dan Food and Agriculture Organization (FAO)) dengan leader Kemenko PMK, sejumlah 19 orang.
Agenda pertemuan adalah melakukan penyusunan dan presentasi progres penyusunan modul berdasarkan kurikulum pelatihan yang telah tersusun dan pembagian tugas setiap perwakilan Kementerian/Lembaga. Target penyelesaian penyusunan modul dari setiap materi pelatihan pada pertemuan selanjutnya di bulan September 2023. [HK-31/08/2023].
Comment