MARGOPOST.COM | Bogor – Permintaan masyarakat akan daging akhir-akhir ini semakin meningkat. Namun, konsumsi daging di Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan negara Asia, seperti Jepang atau Korea. Bahkan konsumsi daging Indonesia disebutkan setara dengan Ethiopia. Untuk daging sapi setali tiga uang. Konsumsi daging sapi di Indonesia sebesar 2,2 kg per kapita bandingkan dengan rata-rata dunia sebesar 6,4 kg per kapita. Konsumsi daging domba di Indonesia hanya 0,4 kg per kapita di bawah rata-rata dunia 1,3 per kapita.
Dengan adanya tren konsumsi daging yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah lewat Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menjaga produk asal hewan yang beredar di masyarakat memenuhi standar, salah satunya adalah pangan harus Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Selain dari aspek Kesehatan daging pangan yang asuh juga harus didukung dengan adanya pengetahuan mengenai pengolah daging (meat cutting plant) dan meat shop, pengetahuan tentang proses pemotongan; jenis potongan daging sesuai dengan aspek topografi daging maupun aspek hygiene dan sanitasi yang menjadi titik kritis yang dapat mempengaruhi kualitas daging, pengemasan dan penyimpanan daging yang sesuai standar dan juga bagaimana jenis potongan daging yang memenuhi kualifikasi standar internasional.
Untuk memberikan kenyamanan dan kepastian kepada masyarakat bahwa daging yang beredar dipasaran layak untuk dikonsumsi, dan sudah sesuai dengan standar pengolahan daging maka diperlukan petugas yang mampu menjamin keamanan daging lewat petugas keurmaster dan pengolahan daging (meat cutting plant) lewat petugas butcher yang kompeten guna meningkatkan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH).
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP. Menyatakan “Kami ingin mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perbankan dengan Investor, dalam upaya akselerasi pengembangan peternakan sapi untuk mewujudkan swasembada daging sapi,” kata Mentan Amran Sulaiman.
Menurut Amran, tahun 2045 diperkirakan akan terjadi krisis pangan dunia, dan untuk itu Indonesia telah merancang menjadi Lumbung Pangan Dunia dengan fokus pada komoditas pangan strategis yang meliputi padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, gula dan daging sapi. “Tahapan kerja untuk masing-masing komoditas telah disusun dan akan dilaksanakan secara konsisten, untuk mencapai target telah ditetapkan strategi oleh pemerintah”, ucap Mentan Amran.
“Strategi penataan regulasi menjadi faktor penting dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran dan belanja pemerintah di sektor pertanian,” ujarnya.
Sementara pada kesempatan berbeda Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Prof. Dr. Ir, Dedi Nursyamsi, M.Agr. mengungkapkan bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana menyediakan pangan, khususnya pangan hayati, yaitu sumber protein dan lemak yang berasal dari ternak. Menyediakan pangan yang berasal dari ternak, adalah tugas yang sangat besar, sangat strategis dan sangat luar biasa. Tugas yang sangat luar biasa ini harus dicapai dengan cara-cara yang luar biasa juga dan ini bersifat wajib.
“Kita semua dan pelaku pembangunan pertanian harus melakukan hal yang luar biasa. Tidak mungkin kita melahirkan para petani dan pelaku pertanian lainnya yang luar biasa, jika kita tidak melakukan yang luar biasa. Swasembada daging sebagai salah satu tujuan kita mustahil dapat diwujudkan jika kita melakukan hal yang biasa-biasa saja,” ungkap Dedi
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri (DUDI) terus berupaya semaksimal mungkin mendukung program peningkatan kapasitas SDM pertanian yang salah satunya dibuktikan dengan diselenggarakannya dua kegiatan pelatihan yang terdiri dari Pelatihan Pemeriksa Kesehatan Daging (Keurmaster) dan Pelatihan Pengawas Mutu Daging (Butcher).
Pelatihan Keurmaster dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, mulai tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 02 Maret 2024 dan diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari sepuluh provinsi, antara lain : 1 orang dari Provinsi DKI Jakarta, 14 orang dari Provinsi Jawa Barat, 6 orang dari Provinsi Jawa Tengah, 1 orang dari Provinsi jawa Timur, 2 orang dari Provinsi Banten, 2 orang dari Provinsi Lampung, 1 orang dari Provinsi Sumatera Selatan, 1 orang dari Provinsi Sumatera Barat, 1 orang dari Provinsi Kalimantan Timur, 1 orang dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pelatihan Butcher yang diikuti oleh 6 orang peserta yang berasal dari PT. Pragas Gadatama dilaksanakan selama 2 (dua) hari, mulai 26 dan 27 Februari 2024.
Pelatihan dibuka oleh Kepala BBPKH Cinagara Dr. Wasis Sarjono, S.Pt., M.Si. (26/02/2024). Turut hadir pada acara pembukaan Kepala Bagian Umum Tedy Cahyo SW, S.Pt., MP. Ketua Kelompok Substansi Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Wilmy Rahmah Wirondas, S.Pt., MP. Direktur PT. Pragas Gadatama yang diwakili oleh Zaenab Assegaf, S.P., M.Si, Direktur Kesehatan Hewan drh. Christ Tamboss, M.Si. serta Widyaiswara BBPKH Cinagara.
Dalam sambutannya Dr. Wasis Sarjono, S.Pt., M.Si. menyampaikan bahwa pelatihan ini trennya sangat strategis dan penting dimana kebutuhan daerah terkait kompetensi Keurmaster dan Butcher sangat dibutuhkan, disinilah peran BBPKH Cinagara dalam melakukan terobosan dengan adanya masukan-masukan dari daerah dan divisi-divisi terkait, sehingga terselenggaranya pelatihan ini.
Tantangan diera sekarang sangat kompleks, tuntutan standar pelayanan semakin dikejar oleh konsumen, pasar atau pengusaha, tidak sebanding dengan upaya peningkatan kompetensi untuk menjawab tantangan tersebut. Semakin tahun semakin menurun dari segi anggaran, sehingga dibutuhkan kemauan dan keberanian untuk membangun kolaborasi, baik pemerintah dengan swasta, pemerintah pusat dengan daerah sehingga kualitas dan kapasitas SDM Pertanian semakin meningkat seiring tuntutan-tuntutan tersebut.
Secara teknis, kecenderungan Petugas Butcher di lapangan sudah melakukan tugasnya tetapi belum punya legalitas, begitu juga dengan keurmaster sudah melakukan tusinya tetapi belum dilandasi legalitas baik pelatihan maupun sertifikasi. Dengan demikian BBPKH menyelenggarakan semua pelatihan yang sudah-sudah dengan berbasis SKKNI untuk menunjang legalitas tersebut.
Menutup sambutan dan arahannya, Kepala BBPKH Cinagara berharap semua peserta baik dari Pelatihan Keurmaster maupun Butcher dapat mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, dengan mengikuti semua aturan yang ada di Balai. Sehingga efektifitas pelatihan ini tercapai dan tidak ada masalah apapun. [HUMAS BBPKH, 26/02/2024]
Comment