MARGOPOST.COM | Bengkulu – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Brahmana, secara resmi membuka kegiatan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP se-Provinsi Bengkulu yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Workshop ini diselenggarakan di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan diikuti oleh 54 orang peserta yang berasal dari 11 Inspektorat se-Provinsi Bengkulu. Turut hadir dalam acara tersebut, Korwil II Sumatera KPK RI Adliansyah Malik Nasution.
Salah satu kegiatan yang berisiko terhadap penyimpangan adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu workshop yang diselenggarakan selama empat hari tersebut akan difokuskan pada materi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Probity Audit, dan Audit Investigasi. Menurut hasil penelitian KPK, kasus korupsi didominasi dari pengadaan barang dan jasa, yang muncul sejak perencanaan, pelaksanaan, bahkan saat pemanfaatan. Bahkan kasus OTT sebagian besar berasal dari proses pengadaan barang dan jasa.
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu strategi dalam pencegahan korupsi yang diharapkan akan lebih dapat mengendalikan korupsi dibandingkan dengan strategi represif. Hal ini didasarkan pada bukti empiris hasil pengawasan BPKP bahwa terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern, antara lain pengendalian manajemen yang lemah, SDM tidak berkompeten dan pengembangan SDM tidak optimal, prosedur tidak memadai, implementasi pengendalian intern yang tidak baik, dan perencanaan yang tidak tepat. “Oleh karena itu dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah kita harus menguatkan atau mengembangkan sistem pengendalian intern,” terang Bram.
“Kita harus berani dan siap untuk pengawasan keuangan daerah,” ucap Korwil II Sumatera KPK RI Adliansyah Malik Nasution. Dalam kegiatan workshop ini, narasumber berasal dari Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, LKPP, Polda, Kejaksaan, dan KPK. //PUT
Comment