MARGOPOST.COM | BANDUNG – Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai upaya percepatan peningkatan produksi padi. Di antaranya melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan perluasan area tanam (PAT).
Program peningkatan IP dan PAT melalui pompanisasi irigasi ini secara massif digencarkan di berbagai wilayah Indonesia, terkhusus pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar dalam menunjang persediaan pangan nasioanal seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Yang paling penting itu kita menjaga 3 provinsi ini (Jatim, Jateng dan Jabar) karena menjadi tulang punggung kita dalam memperkuat pangan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi. Ia mengatakan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah penunjang pangan nasional.
“Peningkatan area tanam di Jawa Barat sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi pertanian terbesar di Indonesia, dan perlu dioptimalkan,” ujar Dedi.
Kementan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Lanjutan dalam rangka Upaya Perluasan Area Tanam (PAT) Padi melalui Gerakan Pompanisasi pada sawah tadah hujan di Provinsi Jawa Barat.
Rakor digelar di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat di Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa (02/04/2024) ini, membahas Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) perluasan area tanam padi melalui pompanisasi antara Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan KODIM Lingkup Provinsi Jawa Barat. Serta Bimbingan teknis sistem pelaporan PAT pompanisasi.
Dalam sambutannya, kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat, menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi Kementan dalam mendukung produksi padi di wilayahnya.
“Terima kasih atas kontribusi Kementan untuk Jawa Barat, sehingga menjadi posisi kedua di Indonesia dengan produksi padi Jabar sebesar 9.148 ton gabah kering giling. Jumlah produksi padi 9.493 ton, dengan area sawah tadah hujan seluas 214 ribu Ha” ujar Dadan.
Lebih lanjut Dadan menambahkan, melalui pompanisasi diharapkan produksi padi akan lebih meningkat lagi, dari IP 1 ke 2 bahkan dari 0 ke 1.
“Wilayah Pompanisasi tersebar di 27 kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Data BPS per 31 Maret 2024 diperoleh perluasan area tanam (PAT) sebesar 3.243,5 Ha dengan areal pompanisasi existing seluas 247 Ha,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektorat Jenderal Kementan, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya gerak bersama dari seluruh unsur terkait untuk mengantisipasi kelangkaan pangan, termasuk dengan proses mitigasi.
“Dengan berbagai permasalahan yang terjadi secara nasional, regional bahkan secara global terjadi kekurangan pangan, krisis pangan. Harus diantisipasi dari gangguan, ancaman dan potensi lain yang akan mengganggu keberlangsungan ketahanan pangan di Indonesia khususnya Jawa Barat,” ujarnya.
Mengenai Penandatanganan PKS antar Kepala Dinas dengan DANDIM, Setyo menyampaikan bahwa TNI bertugas melakukan perawatan.
“Maksud dari disepakatinya PKS betul-betul bisa diimplementasikan, dengan kata lain yang penting pelaksanan dan aksi serta tindakan nyata di lapangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Setyo juga menekankan pentingnya penambahan PAT melalui pengoptimalan SDM untuk mengolah lahan tidur menjadi lahan yang produktif.
“Ini adalah kebutuhan yang sangat penting, untuk NKRI, untuk Merah Putih. Maka perlu segera dirumuskan, karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Manfaatkan potensi yang ada, SDM yang ada serta bergerak dan bertindak untuk meningkatkan dan mewujudkan PAT yang maksimal di wilayah Jawa Barat,” ujar Setyo.
Sebagai informasi, Rakor selain dihadiri oleh Kepala Dinas lingkup Provinsi Jawa Barat, juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Humas dan Kepala Pusdatin Kementan.
Selain itu, hadir juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy, Danrem Lingkup Provinsi Jawa Barat serta Penanggung Jawab Lapangan di Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor.
Comment