Kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki konsistensi pengembangan wilayah berbasis konsep pesisir di mana sepanjang areal pesisir telah dipersiapkan pembangunan jalan tol dan akses penghubung seperti jembatan dengan kualitas yang baik dan layak untuk pengembangan ibu kota.
MARGOPOST.COM | JAKARTA – Pada Senin (26/08/2019) lalu Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian kabupaten Kutai Kartenagara di provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Paling lambat pada tahun 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan. Presiden juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan pemindahan ibu kota negara baru beserta desain awalnya ke Ketua DPR RI. Pada periode pemerintahan kedua Joko Widodo akan langsung dibahas perubahan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang peraturan terkait lainnya.
Pemindahan ibu kota tentunya memerlukan perencanaan yang matang. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dari segala sisi. Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Galuh Syahbana Indraprahasta mengatakan, tahap perencanaan pembangunan ibu kota menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena pembangunan akan dimulai dari nol. “Pembangunan akan benar-benar dimulai dari sebuah konsep, dari hal yang sebelumnya belum ada. Perencanaan dari nol inilah yang menarik,” ujar Galuh.
Menurut Galuh, perencanaan pemindahan ibu kota seharusnya tidak hanya ditujukan untuk kota baru yang akan dihuni, namun juga ibu kota sebelumnya. “Setelah ibu kota dipindahkan, masalah di Jabodetabek dan di Jawa tidak serta merta akan hilang dan tetap harus diperhatikan. Jawa masih tetap akan menjadi sentra ekonomi dan pembangunan dalam jangka panjang,” terang Galuh. Ia menjelaskan, problem kepadatan penduduk di Jawa masih akan terjadi karena kawasan industri tidak serta merta pindah ke luar daerah.
Elemen Sosial dan Ekonomi
Satu hal, dirinya mengungkapkan, pemindahan ibu kota sudah dilakukan oleh beberapa negara dengan memisahkan pusat pemerintahan dan pusat industri. Di antaranya adalah Amerika Serikat yang memindahkan ibu kota ke Washington DC sebagai pusat pemerintahan, namun sentra bisnis masih tetap di New York. Begitu pula dengan wilayah Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda dan Amsterdam tetap menjadi pusat ekonomi. “Contoh lainnya dapat dilihat di Brazilia dan Islamabad.”
Hal yang sama juga dapat terjadi di Indonesia. Namun, Galuh mengingatkan manusia merupakan faktor utama dalam sebuah kota, sehingga sebuah kota tidak bisa jika hanya dibangun untuk urusan administratif. “Fungsi-fungsi sosial dan ekonomi harus dikembangkan dalam skala yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalamnya.”
Peneliti LIPI Galuh mengingatkan pemindahan ibu kota dapat menjadi solusi maupun beban warisan, tergantung pada prosesnya. “Jika dalam prosesnya dapat berjalan baik maka itu akan menjadi warisan baik bagi presiden berikutnya, tapi jika prosesnya tidak sesuai dengan harapan akan menjadi beban warisan.” Dirinya juga mengungkapkan, pemindahan ibu kota jangan sampai justru menciptakan masalah lama di tempat baru.
Ia menekankan perlunya komitmen tinggi untuk dapat menjadikan Kalimantan Timur sebagai tempat yang ideal sebagai ibu kota baru, tanpa menimbulkan masalah yang sama seperti di lokasi sebelumnya.
Keunggulan Lokasi Kaltim
Ada beberapa keunggulan dari lokasi calon ibu kota baru negara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Lokasi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di tengah–tengah Indonesia dan terkoneksi langsung sebagai penghubung wilayah provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kaltim. Kabupaten Penajam Paser Utara berada berdampingan dengan empat wilayah kabupaten/kota di Kaltim yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser serta Kota Balikpapan.
Secara garis besar kondisi geografis wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Terkait dengan kesiapan lahan yang akan disediakan sebagai ibu kota memiliki keunggulan dari aspek kebencanaan antara lain bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami banjir, dan erosi.
Indikator lainnya yang menunjang adalah ketinggian daerah 15 derajat dari permukaan laut serta tidak berada di zona wilayah yang memiliki klasifikasi lahan gambut sehingga tidak mudah terjadi kebakaran hutan.
Kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki konsistensi pengembangan wilayah berbasis konsep pesisir di mana sepanjang areal pesisir telah dipersiapkan pembangunan jalan tol dan akses penghubung seperti jembatan dengan kualitas yang baik dan layak untuk pengembangan ibu kota.
Terdapat wilayah kawasan hutan produksi yang dapat dialihfungsikan seluas 180.000 hektare yang dikombinasikan dengan lahan hak guna bangunan (HGU) yang akan habis perizinannya, sehingga dapat meminimalisir biaya investasi lahan. Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memenuhi kriteria untuk dikonversi menjadi kawasan budidaya non kehutanan dan tidak bertentangan dengan regulasi alih fungsi kawasan hutan. Diharapkan dengan pola ini tidak menimbulkan resistensi dibandingkan mengubah kawasan lindung/konservasi menjadi kawasan non hutan.
Hal lainnya adalah ketersediaan sumber daya air yang sangat memadai dengan dukungan dalam waktu dekat akan dibangun Bendung Lambakan, Bendung Gerak Telake, Bendung Lawe–lawe dan Bendung Semoi dengan total kapasitas keseluruhan mampu memenuhi pertumbuhan sebuah ibu kota. Oleh karena itu dukungan air baku tersebut menjadi keungguan utama yang dimiliki kawasan yang diusulkan menjadi daerah ibu kota negara.
Ketersediaan fasilitas penghubung antarpulau seperti pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau dalam hal ini Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pelabuhan Benuo Taka yang terdapat di daerah kawasan industri Buluminung yang terintegrasi dengan kawasan industri Kariangau.
Akses ke bandara Sepinggan Balikpapan maupun bandara Samarinda dapat mudah terkoneksi melalui pembangunan jalan dan jembatan pulau balang terkoneksi dengan jalan tol serta pembangunan jembatan tol teluk Balikpapan yang hanya memerlukan waktu tempuh yang tidak terlalu lama.
Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Terbukti terhadap empat kecamatan eks Tramsmigrasi yang ada terbukti merupakan produk asimilasi dan interaksi terbaik antara penduduk asli dan pendatang, serta tidak ada catatan kejadian konflik berlatarbelakang persoalan etnis, suku, dan agama.
Untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, luasnya sekitar 27.263 kilometer persegi dengan jumlah penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 645.817 jiwa. . Wilayah Kutai yang dinilai layak jadi bagian ibu kota negara adalah Kecamatan Samboja. Wilayah ini memiliki kekayaan alam melimpah, seperti batu bara dan produksinya melebihi Kabupaten PPU.
Perekonomian Kutai Kartanegara saat ini masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang pada 2010 lalu menyumbang 83,84 persen bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dari segi wisata, Kutai Kartanegara memiliki banyak wisata alam. Di antaranya adalah Pantai Pangempang, Bukit Bangkirai, Pantai Tanah Merah, Danau Semayang, Danau Murung, Waduk Panji Sukarame, dan Pulau Kumala. Posisi Kutai Kartenagara juga dekat dengan ibu kota provinsi Kaltim, Samarinda dan kota terbesar di Kaltim, Balikpapan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ibu kota negara yang bukan hanya simbol identitas bangsa. Melainkan, sambung dia, juga representasi kemajuan bangsa. “Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” katanya seraya menambahkan sejak Indonesia Merdeka, negara ini sama sekali belum membangun ibu kotanya sendiri. Ibu Kota Khusus Jakarta awalnya adalah rancangan dari kolonial Belanda.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro diminta Presiden untuk mulai mengkaji pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Sejumlah hal jadi pertimbangan rencana boyongan dari Jakarta ke luar pulau Jawa. Pertama, pertimbangan, mengatasi problem ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Dari segi populasi, 57% penduduk hidup di pulau Jawa, pun aktivitas industri, ekonomi, dan pemerintahan di Jawa. Hal lainnya adalah daya dukung ekologis Jakarta yang semakin memburuk, terbukti dari tingginya tingkat polusi, kemacetan, air bersih, ancaman banjir, dan gempa tektonik. Mengenai desain ibu kota negara baru ini, Bambang Brodjonegoro, akan terbangun sesuai konsep kota yang benar-benar hijau dan energinya yang terbarukan (clean energy). “Jadi ibu kota baru yang disusun secara khusus itu memiliki design yang sangat nyaman. Karena pemerintah memang ingin ibu kota yang menggambarkan kota yang nyaman untuk penghuninya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pada Mei 2019, Presiden Jokowi telah mengunjungi dua lokasi di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibu kota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng).
Tahap Pembangunan
Kendati ibu kota baru sudah mulai mengerucut ke Kalimantan, pemerintah sudah memiliki rencana waktu pembangunan ibu kota negara baru. Setelah lokasi pasti ibu kota baru ditentukan pada tahun 2019, pemerintah akan fokus untuk mempersiapan semua hal terkait pemindahan ibu kota pada tahun 2020. Persiapan itu termasuk rampungnya master plan ibu kota yang di dalamnya terdapat detail dan desain secara rinci terkait ibu kota baru Indonesia pengganti Jakarta.
Lantas kapan konstruksinya? Menteri Bambang Brojonegoro mengatakan, konstruksi pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2021. Pemerintah memperkirakan, pembangunan konstruksi gedung pemerintahan, jalan, hingga infrastruktur penunjang lainnya membutuhkan waktu hingga 4 tahun hingga 2024. “Jadi pada 2024 sudah bisa dimulai pemindahan tahap pertama,” kata dia.
Adapun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki desain pengembangan ibu kota baru bila suatu saat ibu kota dipindahkan dari Jakarta. Desain tersebut, dapat diimplementasikan di wilayah mana pun di seluruh Indonesia. Nama desainnya, Kota Pancasila. Komponen dalam rancangan induk itu antara lain environmental assesment, desain skala metropolitan, regional linkage, skematik bangunan, rencana struktur, government core, urban landscape, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk infrastruktur dasar menyangkut jalan perkotaan, drainase, jaringan air bersih dan persampahan, kelistrikan, informasi dan teknologi, serta transportasi.
Kota baru ini bakal memenuhi unsur sebagai Smart City, Smart Home, Smart Governance, Smart Health, Smart Industry, Smart Security dan Smart Mobilty. Adapun pemindahan ibu kota dari Jakarta ditaksir akan menelan dana hingga Rp446 triliun. Sekira 1 juta aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke ibu kota negara baru ini seturut kementerian/lembaga negara mereka.
Comment