Margo Post.com | BANDUNG – Usai melantik Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat memberikan kata sambutannya. Dalam kata sambutannya, Tjahjo menyampaikan pesan khusus kepada penjabat gubernur yang baru dilantik. Tidak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Heryawan yang telah mengakhiri masa tugasnya. Tjahjo juga sempat menyinggung soal isu poros politik.
Menurut Tjahjo, dalam pengangkatan penjabat gubernur ia bekerja sesuai UU yang berlaku. Misalnya soal masa jabatan gubernur Jawa Barat yang berakhir pada 13 Juni kemarin. Dirinya sebagai Mendagri, tak boleh menambah atau mengurangi masa tugas gubernur.
Dalam UU, masa tugas Pak Aher (Ahmad Heryawan) tak boleh dikurangi, tak boleh ditambah. Karena tanggal 13 Juni berdekatan dengan Idul Fitri maka saya buat SK angkat Plh (pelaksana harian) sampai adanya Keppres Penjabat Gubernur,” kata Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6).
Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengabdian dan kerja-kerja pembangunan yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode lalu. Di matanya, Aher sebagai gubernur dan Deddy Mizwar sebagai wakil gubernur, mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Bahkan, ikut mamastikan program nasional sehingga bisa berjalan seiring dengan program prioritas daerah Jawa Barat.
“Sepuluh tahun telah bersinergi. Terima kasih selama 10 tahun telah mendukung sehingga tercipta stabilitas yang mantap di Jawa Barat,” katanya.
Kepada Penjabat Gubernur yang baru dilantik, Tjahjo berpesan agar menjalankan tugas dengan baik. Kata dia, tugas pokok dan utama dari Penjabat Gubernur Jawa Barat adalah mensukseskan Pilkada. Karena itu ia minta Penjabat Gubernur selalu koordinasi dengan KPU dan Bawaslu.
“Saya juga percaya KPU dan Bawaslu sangat profesional menggelar Pikada. Soal keamanan telah dipersiapkan dengan baik oleh Polri di dukung TNI dengan tiga matranya,” kata Tjahjo.
Ia juga meminta Penjabat Gubernur terus meningkatkan komunikasi yang intensif dengan DPRD, andai ada kebijakan politik yang harus diambil. Dan jika memang diperlukan ada pergantian SKPD, Tjahjo minta dilakukan sesuai aturan dengan meminta izin kepada dirinya sebagai Mendagri.
“Jaga netralitas ASN, untuk sukses Pilkada. Saya yakin seluruh aparatur akan selalu diawasi tak hanya oleh Panwas, tapi juga masyarakat dan media massa. Jabar itu barometer nasional. Jumlah penduduk terbesar dalam konteks Pikada maupun Pileg dan Pilpres. Berpedoman pada Nawacita atau sembilan agenda kerja kabinet kerja disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Jabar. Dan melanjutkan program yang telah sukses dilaksanakan gubernur sebelumnya,” tuturnya.
Seorang Penjabat Gubernur, kata Tjahjo adalah wakil pemerintah pusat. Karena itu ia minta Iriawan secepatnya berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota di Jabar.
“Ini dalam rangka menghadirkan negara, yakni menghadirkan pelayanan kepada masyarakat. Karena tugas utama penjabat gubernur adalah melayani masyarakat,” ujarnya.
Kemudian Tjahjo bicara soal Pilkada di Jabar. Kata dia, kesuksesan Pilkada adalah tanggung jawab bersama. Masalah keamanan, telah dipersiapkan secara matang oleh Polri didukung TNI. Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, agama dan media massa ikut mensukseskan Pilkada.
“Aroma Pilkada sekarang aromanya Pilpres. Media massa semakin banyak bicarakan siapa capres dan cawapres. Yang penting bangsa ini kompak. Mari lawan politik uang di segala hal, baik di Pilkada, Pileg dan Pilpres. Mari kampanye adu program, adu konsep.
Mari hindari kampanye ujaran kebencian, SARA, apalagi fitnah,” katanya.
Di ujung pidatonya, Tjahjo menyentil soal isu poros politik. Kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu, jangan ada istilah poros- porosan. Misal poros Jawa Barat atau poros Jawa Timur. Yang ada hanya dua poros, yakni poros bekerja dan poros bicara.
“Penyelenggara negara, tugasnya bekerja. Mari kita lawan mereka yang berujar kebencian,” ujarnya.
(Puspen Kemendagri) Hdr*
Comment