BADUNG – MARGOPOST.COM |Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik dari 66,53 di tahun 2010 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,89, di masa pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2016, Indonesia sudah naik level dari negara dengan IPM ‘sedang’ menjadi negara dengan IPM ‘tinggi’.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan, hal ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan Internasional mengenai meningkatnya prestasi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini, merupakan hal yang patut disyukuri karena pemerintah terbukti bersungguh-sungguh bekerja dengan hasil yang nyata.
Demikian disampaikan Jaleswari dalam kegiatan Persidangan Sinode Tahunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode GPIB dengan tema ‘Membangun Masyarakat Sejahtera demi Kesejahteraan Umat dan Kekuatan Bangsa’, di Harris Hotel & Residence Sunset Road, Badung, Bali, Kamis (28/2/2019) lalu.
Jaleswari menjelaskan bahwa dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan kebijakan afirmatif, pemerintah juga telah menerapkan tiga prinsip utama yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan dan keberpihakan.
Dalam sambutannya itu, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam menjamin terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan pendekatan khusus pada tiga aspek penting.
Pertama, aspek kebutuhan dasar. Aspek ini terdiri dari bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, diterjemahkan dengan meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial secara kontinu dengan besaran 2% – 5% per tahun.
Di samping itu, pemerintah juga menggenjot program perlindungan sosial yakni Kartu Keluarga Sejahtera (realisasi 98%), Kartu Indonesia Sehat (realisasi 99%), Kartu Indonesia Pintar (realisasi 70%), dan Program Keluarga Harapan yang telah diterima oleh sedikitnya 9,8 juta rumah tangga di seluruh Indonesia.
Kedua, aspek pemberdayaan. Deputy V KSP Jaleswari mengatakan bahwa Pemerintah menekankan fokus pada empat komponen masyarakat, yakni perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, petani dan masyarakat adat.
Ketiga, aspek keberpihakan. Pemerintah memahami dalam konteks pembangunan kawasan tertentu, diperlukan kebijakan yang bersifat afirmatif atau keberpihakan untuk memastikan sektor dan kelompok masyarakat tertentu terlindungi dan tidak tertinggal dari yang lain.
Jaleswari menegaskan, “Komitmen Pemerintah adalah untuk memastikan negara hadir dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warna negara. Termasuk di dalamnya adalah melindungi perempuan dan anak, penyandang disabilitas, serta petani, nelayan dan masyarakat adat.”
Infrastruktur, Cermin Kinerja Pemerintah
Kebijakan afirmatif yang diterapkan pemerintah untuk mendorong kemajuan di daerah tertentu, seperti Aceh dan Papua. Juga komitmitmen pemerintah dalam memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat kecil, perempuan, kaum disabilitas, serta petani dan nelayan dapat dilihat dari seriusnya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di sektor terssebut.
Bukti nyata perhatian pemerintah tersebut dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya perekonomian desa. Pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan produktif dan pembukaan lapangan pekerjaan di desa, seperti jalan desa yang telah terbangun lebih dari 158.691 km. Bukan hanya itu, jembatan juga terus dibangun, bumdes disemarakkan, pasar desa sudah dibangun lebih dari 6.932 unit, pusat air bersih dan irigasi telah dibangun lebih dari 39.351 unit, dan lainnya.
Selain itu, kerja pemerintah juga bisa dilihat dari pembangunan yang lebih berorientasi ke daerah. Perbaikan perekonomian Papua, misalnya, terus digenjot dengan diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2017. Hal lainnya, pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan para veteran dan pensiunan PNS dengan meningkatkan tunjangan pensiunnya.
Di akhir paparan, Jaleswari menegasakan kepada peserta bahwa membangun infrastruktur merupakan bagian dari membangun bangsa. “Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia, membangun kebangsaan itu sendiri,” ujarnya.
Peran Institusi Agama Lawan Hoaks
Jaleswari juga menegaskan bagaimana peran gereja sangat diharapkan dalam menyikapi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Maraknya berita palsu dan ujaran kebencian, baik melalui media mainstream maupun media sosial menjadi perhatian bersama, karena implikasinya begitu luas.
“Dengan banyaknya berita palsu dan ujaran kebencian, pemerintah disibukkan dengan upaya menangkal dan klarifikasi ke publik, padahal publik juga membutuhkan informasi yang benar terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka yang dijamin melalui program-program dan capaian pemerintah. Karenanya, Saya berterima kasih atas undangan ini, agar publik juga mengetahui bahwa pemerintah bekerja keras untuk memenuhi hak publik tentang kesejahteraan dan keamanan sesuai amanat konstitusi,” paparnya.
Jaleswari mengatakan bahwa sudah saatnya bagi gereja untuk turun gunung, bersama-sama membangun masyarakat sejahtera dan mengelola kekuatan bangsa. Gereja memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut.
Kegiatan SPT GPIB 2019 ini dimoderatori oleh Pdt. Jimmy Sormin, MA., dengan narasumber lainnya yakni Pdt. I Ketut Sudiana, M.Th (Ketua Yayasan Maha Bhoga Marga) dan Pdt. Izak Lattu, Ph.D (Dosen Universitas Kristen Satya Wacana, pendeta GPM). /RD
Comment