MARGOPOST.COM | JAKARTA- Sekitar 25 orang perwakilan Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonomi Baru (Forkomnas DOB) mendatangi Kantor Staf Presiden di Kompleks Istana Merdeka Jakarta, 26 September 2018. Mereka menuntut pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang otonomi daerah termasuk di dalamnya pemekeran daerah.
Kedatangan mereka dipimpin Ketua Forkomnas calon daerah otonom baru (CDOB) Sehan Lanjar dan didampingi Anggota DPD RI Beny Rhamdani, Faxrul Rozy, dan Mohamad Idris.
Beny Rhamdani yang juga Ketua Komite 1 DPD RI mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah tentang pemekaran daerah. Menurut Beny, pemekaran daerah adalah hak konstitusional warga yang harus diakomodir pemerintah. Saat ini, DPD telah menerima usulan pembentukan DOB sebanyak 173 usulan DOB, yang terdiri 16 usulan DOB Provinsi, 157 usulan DOB kabupaten/kota.
Ketua Forkomnas CDOB, Sehan Lanjar sekaligus Bupati Bolmong Timur Sulawesi Utara mengatakan bahwa perjuangan CDOB ini tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. Namun kebijakan Presiden Jokowi untuk menerbitkan dua Peraturan Pemerintah dimaksud akan berdampak terhadap 2019.
“Kami datang dari 173 perwakilan calon daerah otonom baru dengan total jumlah penduduk sekitar 40 juta penduduk,” ujar Sehan Landjar.
Kordinator wilayah CDOB Papua berharap kepada Kantor Staf Presiden agar menjaga kecintaan masyarakat Papua terhadap Presiden Jokowi. Sementara koordinator wilayah CDOB Kalimantan meminta kepastian hukum terkait dengan CDOB ini segera dikeluarkan.
Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari mengatakan hasil pertemuan ini akan dilaporan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko. Sesuai dengan tugas dan fungsi KSP, langkah yang diambil dalam waktu dekat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait terkait dengan Peraturan Pemerintah yang diperjuangkan Forkomnas DOB.
Dalam pertemuan ini, Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Ifdal Kasim dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Burhanudin Saputu./MP/PUT
Comment