MARGOPOST.COM | JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mendistribusikan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) ke daerah. Pendistribusian tersebut akan dilakukan usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pergeseran anggaran antarprogram sebesar Rp15,9 Milyar untuk memenuhi sebanyak 1,5 juta keping Blanko KTP-el.
Hal itu dipastikan Mendagri Tito Karnavian usai melakukan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi II, pimpinan dan seluruh anggota, sebanyak lebih kurang Rp15,9 Milyar untuk 1,5 juta keping blanko, setelah itu nanti secepat mungkin Dirjen Dukcapil untuk melakukan eksekusi dan segera melakukan distribusi ke daerah-daerah yang kekurangan blanko,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga memastikan akan melakukan rapat lebih lanjut untuk mengantisipasi kekurangan blanko KTP-el pada tahun 2020. “Tetapi ini pun masih kurang kita lihat ya, sehinga nanti dalam rapat tanggal 28 (November 2019) nanti kita akan bahas lagi untuk mengantisipasi tahun depan agar tidak terjadi kekurangan lagi,” ujarnya.
Kebutuhan Blanko KTP-el tahun 2019 adalah sebanyak 27 juta keping dengan kebutuhan anggaran Rp285.417.000.000. Berdasarkan DIPA Ditjen Dukcapil Tahun Anggaran 2019, telah teralokasi sebanyak 16 juta keping blanko dengan anggaran sebesar Rp169.136.000.000.
Kebutuhan Blanko KTP-el yang belum terpenuhi adalah sebanyak 11 juta keping yang terdiri dari 8 juta untuk pelayanan regular dan 3 juta keping untuk pemekaran wilayah.
Untuk memenuhi kekurangan Blanko tersebut, Ditjen Dukcapil telah melakukan optimalisasi anggaran internal dan tambahan pagu insentif dengan jumlah total anggaran Rp27.085.660.000 dengan jumlah blanko 2.562.261 keping.
“Masalah blanko memang terjadi kekurangan blanko KTP-el, maka kita melakukan revisi anggaran. Sebetulnya revisi anggaran yang Dukcapil tangani sudah direvisi untuk pengadaan tapi masih kurang, maka saya mengambil langkah untuk merevisi anggaran komponen, komponen itu satuan-satuan di Kemendagri yang lain yang saya anggap kurang terserap atau mungkin diperkirakan tidak akan terserap itu diambil, diarahkan untuk yang urgent, yaitu blanko, karena blanko KTP ini kan menjadi kebutuhan dasar mendesak bagi masyarakat,” jelas Mendagri.
Untuk memenuhi kekurangan Blanko sebanyak 9,2 juta keping dengan anggaran sebesar Rp98,2 Milyar, Mendagri sebelumnya telah bersurat kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 910/7742/SJ tanggal 12 Agustus 2019 tentan usulan tambahan anggaran untuk pengadaan Blanko KTP-el.
Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-122/MK.2/2019 tanggal 1 Oktober 2019 menyatakan bahwa usulan Mendagri tidak dapat dipenuhi karena tiga hal.
Ketiga hal tersebut adalah tidak terdapat dasar hukum berupa arahan Presiden untuk melakukan percepatan penyelesaian pengadaan blanko KTP-el pada tahun 2020, penyelesaian pengadaan blanko KTP-el pada tahun 2020 tersebut juga tidak terdapat pada dokumen perencanaan (Renja, Renstra, RPJMN), dan sifat kegiatan yang diusulkan adalah dapat direncanakan sesuai kaidah dalam perencanaan yang memiliki tahapan dan capaian target secara terukur.
“Dengan demikian, guna memenuhi kebutuhan blanko, Kemendagri melakukan pergeseran anggaran antarprogram sebesar Rp15,9 Milyar untuk memenuhi sebanyak 1,5 juta keping yang kini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi II DPR RI,” tandas Mendagri.
Comment