Pers Dunia Bersatu Melawan Berita Palsu

Pers Dunia Bersatu Melawan Berita Palsu

Pers dan media menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah. Berita palsu, bohong, dan ujaran kebencian memborbardir di ruang publik. Mencemari kebebasan informasi dan berekspresi. Solusinya kembali pada jati diri wartawan dan media yang berpegang pada obyektivitas, karakter, penilaian yang baik, dan independensi.

“Wartawan sudah mendapat kebebasan di dunia maupun di Indonesia. Namun kebebasan juga ada tanggung jawabnya. ”

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara peringatan World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Dunia/HKPD) 2017 dan jamuan makan malam penghargaan Guillermo Cano World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Rabu (3/5/2017).

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, setelah reformasi, pers yang bebas berperan penting menjaga pemerintahan yang akuntabel serta mengungkap dan memerangi korupsi di Indonesia.

Kini dunia pers menghadapi tantangan terbesar, oleh gelombang hoax, berita bohong, dan ujaran kebencian. Sementara sejumlah jurnalis masih menghadapi kekerasan di berbagai belahan dunia. “Setiap berhadapan dengan tantangan seperti itu, banyak pengamat menyebut dunia akan berakhir. Saya katakan, kami mampu mengatasinya. Kami sudah pernah melakukannya dulu, kini kami dapat kembali melakukannya,” ucap Presiden.

Soal penyebaran hoax yang kian masif, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sudah semestinya media dan seluruh pihak bersama-sama meluruskan dan menjernihkan. Dengan begitu masyarakat diharapkan bisa membedakan mana berita yang benar dan yang tidak.

BERITA PALSU (FAKE NEWS) SANGATLAH BERBAHAYA, KARENA MENGARAH KE JANTUNG JURNALISME YANG BEBAS, INDEPENDEN, DAN PROFESIONAL. TEMA WPF KALI INI DENGAN TEPAT MENGGAMBARKAN APA YANG TENGAH TERJADI: CRITICAL MINDS FOR CRITICAL TIMES.

Peta informasi dunia memang tengah berubah sejak munculnya apa yang disebut dengan new media. Ada kegamangan oleh kehadiran jejaring digital dan sosial media. Yakni media yang hadir dalam bentuk digital dan berjejaring di seluruh dunia.

Sementara media yang kita kenal sebelumnya atau yang disebut sebagai media tradisional, seperti koran, majalah, tabloid dicirikan oleh masa terbit yang teratur. Radio dan televisi yang acaranya terjadwal tergolong dalam media tradisional.

Ada kesamaan antara media tradisional dan media baru. Sama-sama memproduksi informasi. Namun diantara keduanya mengandung perbedaan mendasar.

Media tradisional mengusung persyaratan ketat sebelum informasi tersaji di tangan pembaca atau pemirsa. Cek, verifikasi, dan kontrol keredaksian menjadi prosedur baku. Tujuannya agar berita tersaji akurat dan berimbang.

Prosedur tersebut, tidak dijalankan secara ketat dalam media baru. Bahkan dalam media sosial, pemegang akunlah yang memproduksi informasi sekaligus sebagai editor. Hal ini berbahaya jika menyangkut berita palsu, meski tentu saja menarik perhatian orang. Kemenarikan ini membuat orang men-share dan dalam sekejap sudah menjadi virus kebohongan. Pada titik ini kita bisa bayangkan betapa besar daya rusak yang ditimbulkan.

Di tengah situasi ini lantas siapa yang bertanggungjawab? Siapa di garda depan untuk menangkal? Irina Bokova, Direktur Jenderal Unesco dalam kata pembukaan di WPFD menyatakan semuanya kembali pada kita sebagai agen perubahan: pemerintah, komunitas sipil, kalangan bisnis, akademisi, dan kalangan media. Kita semua berperan. Karena kita punya kepentingan pada kebebasan pers tersebut.

Persoalan berita bohong inil memang menjadi pembicaraan hangat di Indonesia dan dunia. Gelaran WPFD 2017 ikhwal berita bohong menjadi topik hangat. Sesi bahasan ihkwal berita bohong atau palsu menjadi perhatian peserta.

Google News Lab, mengelompokkan 7 jenis informasi dan disinformasi. Urutan angka menunjukkan adanya disinformasi dari yang paling ringan hingga paling berat.

Pertama adalah sindiran dan parodi. Informasi ini mungkin tidak merugikan, namun berpotensi membodohi masyarakat. Kedua, informasi yang tidak nyambung: dalam arti judul, foto, dan keterangan foto tidak berhubungan dengan isi. Ketiga, isinya menyesatkan: biasanya menggunakan informasi sesat untuk mengemas sebuah isu. Keempat, salah konteks: sebuah konten informasi asli disebar dengan konteks yang salah.

Kelima, menyamarkan isi: sumber asli disamarkan dan dipakai untuk memperkuat isi yang (sesat). Keenam, memanipulasi isi berita: informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk membohongi. Ketujuh: pabrikasi isi: informasi atau isi yang seratus persen salah, sengaja disebar untuk membohongi.

Sementara Wina Armada, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI menengarai 7 ciri berita bohong: isi sensasional; provokatif (ada kata lawan atau sebarkan; aktual (termasuk berita lama yang dimunculkan kembali); sumber tidak jelas; diskriminatif (kerap memojokkan pihak tertentu); pemakaian huruf besar dan tebal yang tidak semestinya; dan ada unsur editing.

Imam Wahyudi, jurnalis dan anggota Dewan Pers Indonesia dalam sesi pararel dalam ajang WPFD 2017 mengatakan, berita palsu menemukan dimensi baru dalam ajang pemilihan kepala daerah. Ia memasuki dimensi politik yang kemudian berdampak sangat serius yang bukan saja mengancam eksistensi pers atau media sebagai pilar ke-4 demokrasi. Namun juga mengancam persatuan bangsa dan negara.

Begitu besarnya ancaman tersebut, maka mereka yang datang dari 105 negara dalam WPF ini berkeinginan kuat untuk bersama-sama memerangi berita palsu. Ini adalah kerja mulia untuk melindungi masyarakat dunia. Berita palsu wajib diperangi karena ia meniadakan pikiran kritis. Dan menganggap hanya berita tersebut yang paling benar. Hal yang mengancam demokrasi dan masyarakat dunia.

Kebebasan berpendapat harus tetap dijunjung. Namun kebebasan berpendapat tidak bisa diartikan dengan cara menyuarakan kebencian, penghinaan, dan tuduhan. Berkembang biaknya berita palsu justru melukai kebebasan berpendapat, karena masyarakat dijauhkan dari kebenaran sehingga bisa salah dalam mengambil keputusan.

Imam Wahyudi menegaskan berita palsu dapat diatasi jika insan pers atau siapa saja yang terlibat dalam pembuatan informasi berpegang tegung pada prinsip-prinsip jurnalistik. Bisnis model baru juga perlu dikebangkan, sehingga media bisa tetap hidup tanpa mengorbankan media itu sendiri dengan cara memproduksi berita palsu.

Irina Bokova Direktur Jenderal UNESCO dalam kata pembukaan juga mengungkap, bahwa serangan yang mengancam kebebasan informasi dapat diatasi jika wartawan dan media berpegang pada independensi, jatidiri, obyektivitas, dan keputusan yang tepat.

Irina mengutip ucapan Guilermo Cano Isaza, wartawan Kolumbia yang dibunuh pada 1986, yang menulis kata-kata ini dua tahun sebelum kematiannya: “Only the independence, the character, the objectivity, and the good judgment of the journalist and the media can overcome the terrible stroms of the new world that threaten freedom of information everywhere.” (SJS/Put).