MARGOPOST.COM | Jakarta – Komisi XI DPR akan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan dari mulai pertengahan bulan Februari hingga bulan Juli 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Komisi XI akan mendukung pekerjaan besar ini (SP2020) dengan sepenuh hati,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Menurut dia, SP2020 memang perlu dilakukan agar Indonesia memiliki basis satu data yang berkait dengan kondisi masyarakat secara riil. Selama ini masing-masing instansi pemerintah menggunakan datanya sebagai acuan dalam merumuskan berbagai program atau kebijakan.
Hal ini tentunya akam membuat kebijakan yang dirumuskan menjadi kurang efektif, karena hasil data yang didapatkan oleh masing-masing lembaga memakai metodologi yang berbeda-beda. Akibatnya, ada program yang tidak dapat dinikmati oleh sejumlah masyarakat di tempat tertentu.
“Hal yang berkaitan data kita ini kita akui cukup lemah,” kata dia.
Melalui SP2020, kata dia, akan membuat seluruh instansi negara dapat bersinergi dalam mendukung penyelenggaraan ini. Sehingga, setiap instansi negara merasa memiliki data ini dan menggunakan sebagai acuan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.
Di mulai dari kerjasama ini, kata dia, akan membuat kerjasama antar instansi pemerintah semakin solid dalam mewujudkan data-data yang berkaitan dengan kondisi masyarakat saat ini. “Kami yakin Kepala BPS ini tanggung dan bisa menyelesaikan persoalan yang ada,” tuturnya.
Sebelumnya, Keamanan data yang digunakan pada Sensus penduduk 2020 akan terjamin aman dari pada gangguan-gangguan siber yang rawan terjadi di dunia maya karena akan menggandeng Badan Siber dan Sandio Negara (BSSN).
“Kami jamin akan aman karena dibantu kemananannya dari lembaga BSSN,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha beberapa waktu lalu.
Menurut dia, lembaga tersebut akan mengecek setiap aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh sebagai medium sensus 2020. Tujuannya, dengan mengaman setiap detail infof;,ormasi yang terdiri dari data diri supaya tidak bocor ke ranah publik.
“Jangan sampai data bocor ada, karena bssn mencek aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk pencatatan sipil,” imbuhnya./**
Comment