MARGOPOST.COM | YOGYAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya Bakamla A. Taufiq R. membuka Seminar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut dengan Tema “Urgensi Undang-Undang Keamanan Laut Guna Mewujudkan Sinergitas Penegakan Hukum di Laut”, di Yogyakarta, Kamis (28/2/2019).
Disebutkan, kegiatan seminar ini bertujuan untuk menjaring pendapat dari berbagai instansi terkait dan akademis terhadap RUU Kemanan Laut yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.
“Betapa pentingnya pelaksanaan seminar ini guna meningkatkan sinergi antara Bakamla dan instansi terkait untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan kemanan laut yang ideal,” ujar Taufiq sebelum memukul gong sebagai tanda resminya kegiatan Seminar dibuka.
Dalam sambutannya, Taufiq menyampaikan Indonesia merupakan negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan posisi strategis di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Pasifik, sebuah kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik ekonomi maupun politik.
Menurutnya, ini mewajibkan bangsa Indonesia untuk mempertahankan, memanfaatkan sebesar-besarnya, serta mengelolanya secara berkelanjutan dan terpadu demi kemakmuran Rakyat Indonesia.
“Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945,” kata Taufiq.
Kondisi saat ini, lanjutnya, dalam hal pengelolaan penegakan hukum dan keamanan di laut belum optimal karena dalam implementasinya masih bersifat sektoral. Implikasinya, kegiatan yang demikian berakibat pada inefisiensi, inefektifitas, dan kurang reponsif dalam menghadapi permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.
“Jadikanlah seminar ini sebagai wujud keseriusan dalam menangani permasalahan yang timbul terkait pengelolaan keamanan laut, sehingga tercapainya laut yang aman dan nyaman untuk masyarakat dalam rangka terwujudnya tujuan nasional,” tandas Taufiq menutup seminar.
Seminar ini menghadirkan lima narasumber, antara lain Guru Besar Universitas Gajah Mada Marsudi Triatmodjo, Staf Ahli Nasrudin, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Anggota DPR RI Sukamta, dan Kadiskum TNI AL Laksma Kresno Buntoro.
Kegiatan Seminar ini diikuti puluhan peserta dari Perwakilan Instansi Pemerintah, Akademisi, Stakeholder, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). /RD
Comment