MARGOPOST.COM | Bogor – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan keterbukaan informasi sangat penting.
“Publik berhak mendapatkan informasi dari instansi pemerintahan. Oleh karena itu, kita menekankan agar seluruh jajaran Kementan menjalankan komitmen keterbukaan informasi publik,” katanya.
Sementara Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi juga mengatakan Keterbukaan informasi publik adalah wajib untuk setiap instansi pemerintah.
“Kita mendukung UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ungkap Dedi
“Wajib hukumnya untuk insan BPPSDMP berjuang melakukan keterbukaan informasi publik dengan transparan” lanjutnya.
Menyikapi arahan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, menugaskan perwakilan tim SPI dan PPID yaitu Ketua SPI (Drh. Heris Kustiningsih, M. Si.) dan Anggota PPID (Tiur, SP), untuk mempelajari bagaimana manajemen pengelolaan dan pelaporan Sistem Pengawasan Internal (SPI) serta manajemen informasi khususnya pengelolaan PPID di BBPP Ketindan. Studi banding dilaksanakan pada tanggal 10-11 Februari 2023.
Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan merupakan balai yang mendapatkan predikat ke 2 secara nasional inilah yang melatar belakangi studi banding di BBPP Ketindan. Studi banding fokus pada bagaimana pengelolaan PPID dan bagaimana instansi pemerintah mampu melakukan keterbukaan informasi.
Kepala BBPP Ketindan (Bapak Ir. Sumardi Noor, M.Si) dan jajaran pimpinan sangat baik menyambut kedatangan studi banding BBPKH Cinagara.
“Kami sangat menyambut baik dan terbuka terhadap kegiatan studi banding ini, silakan nanti berdiskusi dengan tim PPID dan SPI kami, ambil yang baik- baik, terapkan dan implementasikan. Namun tinggal yang kurang baik, dan beri masukan untuk kamiang baik dari kami” ungkap Sumardi Noor.
“Kami mewakili BBPKH Cinagara mengucapkan terima kasih atas fasilitasi yang telah diberikan BBPP Ketindan”, ungkap Heris Kustiningsih.
” Kami akan mencoba menerapkan hasil studi banding ini di balai kami terutama pengelolaan PPID sehingga penerapan keterbukaan informasi BBPKH Cinagara semakin baik dan informatif”, tutup Heris.
Comment