LAMPUNG, MargoPost.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandarlampung, Rabu (11/4/2018).
Mendagri mengatakan, Musrenbang harus mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Tidak pula dilakukan oleh kepala daerah, tetapi harus didukung oleh semua pihak dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan.
Musrenbang juga turut membangun hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan akhir memperkuat otonomi daerah. “Dari kacamata kementerian, Lampung dipandang daerah yang memiliki peran strategis di tingkat nasional,” kata Tjahjo dalam sambutannya.
Musrenbang tahun 2018, masih kata Tjahjo, dilaksanakan sebagai dasar acuan untuk program pembangunan tahun 2019 yang harus disusun dengan memperhatikan kebijakan arahan pemerintah pusat dan juga memperhatikan usulan-usulan kabupaten dan kota se-Lampung.
“Selain itu juga untuk menampung usulan-usulan pemerintah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program pusat. Musrenbang juga membahas prioritas kerja antar kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Apa yang diusulkan oleh kabupaten/kota dapat bersinergi dan selaras dengan program provinsi dan bisa dibiayai melalui anggaran APBD 2019,” terangnya.
okokokMenurut Tjahjo, pelaksanaan Musrenbang Provinsi Lampung mengacu arahan Bappenas agar tetap fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang berkonsentrasi di Lampung Timur serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi.
“Inti adalah arahan dari Bappenas, bahwa harus fokus untuk tahun anggaran 2019 ini fokusnya apa, yang menyelesaikan infrastruktur berkonsentrasi di Lampung Timur, angka pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi di sini,” paparnya.
Tjahjo menambahkan Musrenbang merupakan forum yang sangat penting karena berbasis perencanaan yang terukur. “Sekarang sudah basisnya perencanaan yang terukur, yang fokus, tahapan prosesnya perencanaannya jelas, penganggarannya juga harus jelas dan yang penting memastikan program ini selesai, maka melibatkan semua pihak di forum Musrenbang ini,” tandasnya.
Sementara Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan rancangan akhir RKPD 2019 akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan prioritas pembangunan, indikator program/kegiatan, lokasi, dan pagu indikatif berdasarkan OPD provinsi yang dipilah sumber pendanaannya dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
Untuk mendorong pencapaian pembangunan pada tahun 2019 mendatang, Pemprov Lampung telah menetapkan tema “Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas, Berdaya saing dan Berkeadilan” dengan lima prioritas pembangunan daerah.
Pertama, memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah. Kedua, meningkatkan kualitas pembangunan manusia untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas Kamtibmas untuk mendukung Investasi. Keempat, meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dan terakhir, meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM.
Meskipun sudah mengalami perbaikan dan kemajuan di berbagai bidang, namun tantangan pembangunan terkait kemiskinan, keterbatasan peluang kerja, sumber daya manusia yang kurang bersaing, keterbatasan sarana prasarana dasar wilayah, dan ancaman kerusakan lingkungan masih menjadi permasalahan dan tantangan khususnya untuk semua pihak.
“Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan partisipasi semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Oleh karenanya, koordinasi, integrasi, inkronisasi, dan sinergi (KISS) antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan bersama untuk mencapai target yang lebih baik,” pungkas Didik.
Dalam forum Musrenbang tahun ini, Penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD-Saburai) diberikan kepada Pemkab Tanggamus untuk kategori kabupaten/kota, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbaik. Disusul Lampung Barat dan Lampung Selatan. Sementara Metro menjadi salah satu kota yang mendapatkan penghargaan PPD-Saburai.
Di kategori OPD Pemprov Lampung, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbaik peringkat pertama adalah Dinas Ketahanan Pangan, disusul Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.//Put
Comment