MARGOPOST.COM | BALI – PT PLN (Persero) siap membangun dua pembangkit listrik baru untuk daerah barat dan timur di Bali yang diklaim masing-masing akan menghasilkan sekitar 25 MW.
“Kebutuhan listrik Bali kedepan tidak hanya dirancang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pemenuhan kebutuhan terhadap event-event besar,” kata Direktur Regional JTBN Djoko Abumana, Jumat (14/9).
Didampingi General Manager PT PLN Distribusi Bali Nyoman Suwarjoni Astawa saat beraudiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster (13/9), ia menjelaskan kondisi kelistrikan di Bali hampir tidak mengalami pertumbuhan sejak tahun 2016.
“Jumlah daya listrik yang ada sebesar 1.200 MW dengan tingkat kebutuhan beban puncak mencapai 850 MW, sehingga hanya tersisa 350 MW sebagai cadangan. Dari tahun 2016 tidak tumbuh, biasanya tiap tahun kita tumbuh sekitar 12 persen atau 100 MW,” katanya.
Menurut dia, kondisi itu untuk saat ini masih aman, tetapi tetap harus siapkan untuk Bali dimasa yang akan datang dengan melihat perkembangannya yang begitu pesat.
“Karena itu, kami akan membangun dua pembangkit listrik baru untuk daerah barat dan timur Bali,” katanya.
Dalam audiensi itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan harapan agar daerah setempat dapat mandiri listrik dan menggunakan pembangkit yang ramah lingkungan.
“Bali terus berkembang, karena itu harus bisa menyediakan kebutuhan listrik, terutama terkait Bali menjadi daerah tujuan wisata dunia, yang bisa menjamin kepastian, keberlangsungan dan keberlanjutan layanan yang membutuhkan energi listrik,” kata Gubernur Koster.
Koster pun menyatakan memiliki visi membangun Bali dengan tetap memperhatikan lingkungan, salah satunya bisa membangun pembangkit listrik berbahan bakar gas, sehingga Bali ke depan bisa mandiri listrik dan kebutuhan akan listrik bisa terpenuhi tidak hanya mengandalkan pasokan dari Jawa.
“Saya pada dasarnya mendukung rencana PT PLN demi pemenuhan kebutuhan listrik di Bali, semoga bisa segera direalisasikan agar pembangunan Bali ke depan bisa dirancang seiring pertumbuhan yang ada,” ucap Koster.
Menpan ke Badung Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, dijadwalkan meluncurkan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Bali (17/9).
“Saat peluncuran dengan penandatanganan prasasti dan penekanan sirine oleh Menpan-RB juga akan dilakukan penandatanganan MoU antara Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dengan Kementerian dan lembaga badan layanan publik, BUMN, BUMD serta swasta yang bergabung pada mall pelayanan publik, sebanyak 14 instansi,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) I Made Agus Aryawan.
Ia menjelaskan, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung itu, mengacu pada Permen-PAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Kepmenpan Nomer 11 Tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Keputusan Bupati Badung Nomor 35/01/HK/2018, tanggal 15 Februari 2018, tentang pembentukan tim kerja Mal Pelayanan Publik.
Selain itu, Mal Pelayanan Publik ini juga mengacu pada Peraturan Bupati tentang Mall Pelayanan Publik Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018, MoU antara Bupati Badung dengan instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik dan antara kepala DPMPTSP dengan Intansi yang bergabung dengan Mall Pelayanan Publik.
“Nantinya akan terdapat 63 layanan perangkat daerah yang akan menempati lokasi Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Badung. Selain itu akan ada, layanan Kementerian atau lembaga yang tergabung dengan total 27 unit layanan, sementara Badan Layanan Publik, BUMN, BUMD dan Swasta berjumlah 31 layanan,” ujar Agus Aryawan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa, meminta persiapan peluncururan Mall Pelayanan Publik tersebut terus dimatangkan dan dikoordinasikan terutama, dengan pimpinan OPT terkait dan instansi vertikal.//aktual/mp,ratu
Comment