MARGOPOST.COM | KALIMATAN UTARA – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melontarkan pendapat dan usulannya pada Sarasehan Nasional tentang Perekonomian Nasional di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/7).
Dari Sarasehan Nasional Tentang Perekonomian Nasional di Bank Indonesia
BERSAMA sejumlah gubernur dari beberapa provinsi, Rabu (25/7) malam, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri acara Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) di Gedung BI, Jl MH Thamrin Jakarta.
Sarasehan bertema ‘Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas’ ini, menghadirkan sejumlah panelis. Di antaranya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Ka Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Irianto mengatakan, banyak hal dikupas dalam serasehan tersebut. Utamanya, mengenai perekonomian di Indonesia. “Pertama, dibahas persoalan infrastruktur. Infrastruktur sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur.
Mengutip pemaparan dari Menko Perekonomian, dikatakan Irianto, harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur sudah berjalan baik. Namun demikian, terpenuhinya infrastruktur belum bisa menjaga stabilitas harga, jika logistik masih mahal. Untuk itu, seperti ditekankan oleh Menko Ekonomi, masih perlu perbaikan tata kelola logistik yang lebih baik. “Satu hal yang ditekankan dari serasehan tadi, adalah pentingnya kekompakan dan perlunya leadership yang memberikan contoh yang baik. Ini menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Termasuk dalam kemajuan secara ekonomi,” jelas Gubernur.
Sementara itu, saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, Irianto mengungkapkan pentingnya konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Terutama di wilayah pinggiran atau perbatasan, seperti Kaltara.
Hal inilah yang dirasakan masyarakat Kaltara. Terbangunnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan, menunjang geliat ekonomi masyarakat di Kaltara. “Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Presiden dan para Menteri Kabinet, karena sejak 73 tahun Indonesia merdeka, baru di pemerintahan Presiden Joko Widodo, masyarakat di perbatasan menikmati jalan mulus beraspal. Ini sangat menguntungkan masyarakat. Selain efisiensi waktu, juga efisiensi biaya. Pengeluaran masyarakat pun berkurang. Di samping juga, memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Irianto.
Yang kedua, Irianto memberikan masukan soal inflasi. Menurutnya, selama ini hanya pangan yang selalu dianggap sebagai penyebabnya. Padahal ada sektor lainnya yang tak kalah besar pengaruhnya terhadap inflasi, tapi kurang diperhatikan. Yaitu perhubungan dan komunikasi. “Alhamdilillah, tadi seperti disampaikan Gubernur BI bahwa angka inflasi kita sekarang cukup baik. Yaitu sekitar 3,4 persen. Dari beberapa pembicara, hanya pangan yang selalu menjadi pembahasan. Padahal, ada sektor lain yang tak kalah besar pengaruhnya terhadap kenaikan inflasi. Yaitu telekomunikasi dan perhubungan,” ucap Gubernur.
“Di Kaltara, salah satu penyebab tingginya inflasi karena tingginya tarif penerbangan. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah, disamping soal pangan,” timpal Gubernur, seraya mengusulkan agar Subsidi Ongkos Angkutan untuk warga di perbatasan lebih ditingkatkan.
Yang terakhir, masukan yang disampaikan Gubernur adalah disiplin data. Salah satunya, data kemiskinan. Sejauh ini, menurutnya data kemiskinan terkadang masih kurang akurat. Sehingga banyak masyarakat yang menyalahgunakan. “Seperti contoh dalam kebijakan penerimaan siswa baru kemarin, yang memberikan prioritas kepada warga miskin untuk diterima di sekolah, tanpa dilihat nilainya. Sama seperti yang disampaikan Pak Ganjar (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah), terus terang, dengan kebijakan ini menjadi banyak orang yang tiba-tiba memiliki SKTM. Ini sebagai akibat karena disiplin data yang kurang,” imbuh Gubernur.
Di sisi lain, menurut keterangan pers BI, sarasehan membahas beberapa hal strategis. Pertama, pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Kedua, strategi kebijakan penguatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung peningkatan kerja sama perdagangan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Ketiga, strategi kebijakan pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur pertanian, dan dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah.
Keempat, pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung stabilitas harga. Kelima, sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengurangi tingkat kemiskinan.(humas).//PUT
Comment