Produksi minyak kini sudah mencapai 750.000 barel, atau sudah mendekati target lifting sesuai dengan APBN 2019 minyak sebesar 775.000 BOEPD.
MARGOPOST.COM |JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) terus berupaya memperbaiki defisit neraca migas. Tentu untuk memperbaikinya itu bukan perkara mudah.
Sebagai informasi, nilai impor migas Indonesia per September sebanyak USD15,86 miliar, sementara ekspor migas hanya mencapai USD9,42 miliar. Alhasil, neraca migas Indonesia masih defisit USD6,44 miliar. Namun per Oktober, sektor migas mampu menurunkan defisit menjadi USD829,2 juta.
Terlepas dari semua itu, SKK Migas harus diakui terus berusaha meningkatkan produksinya. Hingga 30 September 2019, produksi minyak sudah mencapai 750.500 barel oil equivalen per day (BOEPD), sementara gas sudah capai 1.285.500 BOEPD.
Artinya pencapaian produksi itu, mengacu data per September, sudah mendekati target lifting APBN 2019 minyak sebesar 775.000 BOEPD. Di sisi lain, total lifting migas sudah melewati sedikit dari yang ditetapkan sebesar 2 juta BOEPD.
Dari jumlah produksi migas itu, produksi produsen migas yang tergabung dalam lembaga itu berasal dari 206 wilayah kerja. Mereka tercatat juga sudah melakukan eksploitasi sebanyak 25 sumur dan pemboran sumur pengembangan sebanyak 219 sumur. Total investasi yang telah dikucurkan mencapai USD8,40 miliar.
Dalam kesempatan rapat terbatas, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan soal defisit neraca perdagangan negara ini, salah satunya soal impor BBM yang menyumbang defisit neraca dagang Indonesia.
“Saya mengingatkan lagi agar para menteri konsentrasi, ada langkah terobosan untuk mengurangi angka impor kita, baik itu impor BBM yang menjadi penyumbang defisit terbesar. Oleh sebab itu pembangunan kilang harus menjadi prioritas,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Sebagai pengampu di sektor migas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bisa jadi sudah sangat mengerti dan membayangkan pekerjaan rumah dan tantangan berat yang perlu diselesaikan. Salah satu yang perlu perhatian khusus adalah defisit perdagangan migas.
Apalagi, dalam dua tahun terakhir, besarnya impor migas disebut jadi biang kerok yang membebani neraca dagang dan turut memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
“Kita mengalami CAD. Kemudian defisit neraca perdagangan yang harus jadi perhatian kita semua. Kita harus kerja sama, terutama teman-teman di ESDM,” ucap Arifin dalam sambutannya di Kementerian ESDM, Rabu (23/10/2019).
Pernyataan mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu memang penuh optimisme. Namun perlu diingat, persoalan migas bukan perkara enteng dan bisa diselesaikan bahkan dalam waktu lima tahun, terutama urusan minyak mentah dan minyak hasil produksi.
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menilai, dari sisi minyak bumi Indonesia sudah pasti masih menjadi importir. Sebab, jumlah produksi minyak Indonesia masih kurang dari separuh konsumsi di dalam negeri.
Namun, Fatar juga mengemukakan upaya keras SKK Migas untuk menurunkan defisit migas dalam beberapa kuartal terakhir ini lebih dikarenakan produksi hulu migas dioptimalkan untuk kepentingan Pertamina.
Arifin Tasrif sebagai pengampu di sektor ESDM pun punya tekad yang sama seperti disampaikan kepala negara, antara lain, mengurangi impor BBM, menggenjot produksi minyak dalam negeri dari sumur yang sudah operasi, pencarian minyak dari sumur baru, termasuk pengusahaan wilayah kerja migas baru.
Tambah Kilang
Dan, tak kalah penting adalah menambah kapasitas kilang di dalam negeri yang berfungsi mengolah minyak untuk memproduksi BBM. Benar, untuk memperoleh BBM yang dikonsumsi di dalam negeri, negeri ini harus melakukan proses pengolahan di luar negeri, kemudian setelah itu negeri ini harus mengimpornya lagi.
“BBM harus punya kilang sendiri. Ya itulah, kita harus segera cari sumur baru, paralel nanti kilang minyak yang akan dibangun, akan bisa memanfaatkan bahan baku yang kita dikembangkan lagi. Ini bentuk ketahanan energi nasional,” ujar Arifin.
Dengan mengelola minyak mentah dengan kilang di dalam negeri, Indonesia dapat memangkas biaya pengadaan BBM. Selain itu, juga akan menciptakan nilai tambah karena akan membuka peluang untuk industri baru. Tidak lagi model selama ini yang menikmati nilai tambah itu adalah negara pemilik kilang pengolahan.
Berkaitan dengan skala prioritas pemerintah untuk menyegerakan pembuatan kilang minyak seperti disampaikan Jokowi, Indonesia saat ini memiliki sebanyak tujuh kilang. Ketujuh kilang itu adalah Kilang Pertamina unit Pengolahan I Pangkalan Brandan (dengan kapasitas 5.000 barel per hari).
Berikutnya kilang Dumai (127.000 barel), Kilang Plaju, Sumatra Selatan (133.000), Unit Pengolahan IV Cilacap (348.000), Kilang Balikpapan (260.000), Kilang Kasim, Sorong (10.000), dan Kilang Balongan (125.000).
Dalam rangka meningkatkan kapasitas kilang, pemerintah bersama Pertamina juga tengah melakukan refinery development master plan, atau modifikasi kilang terhadap Kilang Cilacap, Balikpapan, Dumai, Balongan, dan Plaju, Sumatra Selatan.
Kilang Balikpapan, misalnya, kini tengah dilakukan RDMP untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2 juta barel. Nilai proyek untuk memodifikasi kilang Balikpapan menyerap dana yang tak tanggung-tanggung, yakni USD6,5 miliar.
Begitu juga dengan RDMP terhadap kilang Cilacap. Rencananya RDMP Kilang Cilacap menggandeng Saudi Aramco. Dana untuk RDMP Kilang diperkirakan menelan dana USD5,66 miliar. Soal harga ini masih cukup alot negosiasinya dengan investor asal Saudi itu.
Harapannya, bulan depan atau tepatnya Desember sudah didapatkan keputusanya dari Saudi Aramco. Pasalnya, negosiasi dengan investor asal Timur Tengah sudah cukup lama, yakni selama 5 tahun.
Bila dengan Saudi Aramco tidak tercapai juga, pemerintah berencana mencari investor lain. Kemungkinan besar berasal dari Tiongkok. Wajar saja, Indonesia sudah cukup sabar dan menanti cukup lama soal pembangunan kilang itu, apalagi ini juga menyangkut soal ketahanan energi negeri ini ke depannya.
Comment