MARGOPOST.COM | JAKARTA – Pemerintah menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, PAUD, akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat.
Persoalan stunting di Indonesia amat penting untuk diselesaikan. Hal ini karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting dari 37,8 persen menjadi 27,67 persen pada 2019. Kendati demikian, angka tersebut masih dinilai tinggi, mengingat WHO menargetkan angka stunting suatu negara tidak boleh lebih dari 20 persen.
Data Bank Dunia atau World Bank mengatakan angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen. Artinya, sebanyak 54 persen angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Jelas stunting menjadi masalah serius bagi pemerintah.
Awal 2021, Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
Hasto mengatakan, angka stunting disebabkan berbagai faktor kekurangan gizi pada bayi. Dikatakan, di antara 5 juta kelahiran bayi setiap tahun, sebanyak 1,2 juta bayi lahir dengan kondisi stunting. Ibu hamil kekurangan gizi berpotensi yang melahirkan bayi stunting.
Menurut Kepala BKKBN, kuncinya terhindar dari stunting adalah memaksimalkan pola hidup sehat di 1.000 hari pertama kehidupan anak agar menerima asupan gizi dan penanganan tumbuh kembang yang baik.
Oleh karena itu, pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencegah lahirnya bayi-bayi stunting di dalam keluarga dengan cara menyiapkan betul remaja putri yang akan menikah harus sehat. Ibu-ibu yang akan menambah lagi anaknya juga kondisinya harus sehat.
Peran keluarga menjadi kunci penanggulangan stunting. Bagaimana upaya pemerintah saat ini menangani stunting di tengah situasi pandemi? “Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting. Karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Usia 12–18 Tahun secara virtual di Jakarta, Selasa (29/6/2021).
Wapres menjelaskan, sejak tahun 2018 pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting. Salah satunya dengan menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.
Pemerintah menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat.
Untuk itulah, Wapres mengingatkan BKKN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sebab menurut Wapres percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, perlu keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga nonpemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan juga lembaga swadaya masyarakat.
Sehubungan dengan masih adanya pandemi Covid-19, Wapres berharap pelayanan kesehatan khususnya kepada anak dan ibu hamil dapat terus berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
Program Intervensi
Sebagai upaya intervensi anggaran maupun program, pemerintah telah mengucurkan anggaran dalam penanganan stunting, baik melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Menkeu Sri Mulyani memaparkan, TKDD pada APBN 2020 telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,9 triliun dengan realisasi senilai Rp1,8 triliun untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi. Untuk DAK Nonfisik sebesar Rp2,7 triliun dan memiliki realisasi dengan nilai yang sama untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Dari hasil evaluasi Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas, belum semua daerah menyerap anggaran TKDD yang disediakan itu untuk mendukung penanggulangan stunting. Diharapkan capaian 2021 dan 2022 bisa lebih baik lagi. Setidaknya ada 154 daerah prioritas yang akan disasarkan oleh program intervensi pemerintah pusat.
Dalam mengatasi stunting, BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga penyuluh PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk memberdayakan kembali posyandu.
Sinergi juga dilakukan BKKBN dengan kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Kemenag siap menurunkan 50.000 penyuluh agama untuk bersinergi dengan BKKBN dalam memberikan edukasi tentang stunting kepada masyarakat.
Kemendagri sebagai pengelola big data kependudukan nasional bekerja sama dengan BKKBN. Pada tahun 2021 dari target pendataan keluarga sebanyak 71.856.849 KK sudah diselesaikan 96,78 persen atau 69.542.868 KK. Data tersebut termasuk di dalamnya adalah KK dengan keluarga yang rawan atau risiko tinggi melahirkan anak stunting.
Sementara itu, Kemendes PDTT turut memprioritaskan percepatan penanganan stunting dengan mengarahkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk pencegahan stunting di Indonesia.
Comment