MATARAM , MargoPost.com – Setelah usai gelaran MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) di tingkat kelurahan dan kecamatan, Selasa (20/03/18), Pemerintah Kota Mataram membuka pelaksanaan MPBM RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Kota Mataram Tahun 2019, yang dibuka secara resmi oleh Plt. Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana di Aula Lantai 3 Kantor Wali Kota Mataram. MBPM RKPD Kota Mataram Tahun 2019 yang digelar dua hari ini diikuti oleh segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, maupun dari kalangan akademisi yang merupakan representasi seluruh lapisan masyarakat Kota Mataram. Turut hadir pula para sesepuh Kota Mataram, Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwan Syah, Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi beserta anggota DPRD Kota Mataram, dan Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito bersama segenap jajaran pimpinan OPD lingkup Kota Mataram.
Disampaikan dalam laporan Kepala Bappeda Kota Mataram Amiruddin, penyusunan RKPD Kota Mataram telah melalui empat tahapan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, untuk merumuskan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 dengan mempertimbangkan data dan informasi perencanaan pembangunan, analisis gambaran umum kondisi Kota Mataram, kerangka ekonomi daerah, dan kapasitas riil keuangan daerah, serta dilakukan pula penelaahan sasaran arah kebijakan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya tim melakukan perumusan prioritas pembangunan Kota Mataram, rencana kerja program dan juga mengenai pendanaannya. Sedangkan untuk pelaksanaan MPBM, setelah pelaksanaan MPBM Perencanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan selesai, dilaksanakan pula diskusi klinis Pra MPBM membahas tiga bidang pokok; SDM, Ekonomi Kerakyatan, dan Sarana Prasarana, sampai akhirnya dapat digelar MPBM RKDP Tahun 2019 dengan melibatkan 500 orang peserta yang mewakili seluruh pemangku kepentingan di Kota Mataram.
Sementara itu dalam sambutannya sebelum membuka MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2019 secara resmi, Plt. Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan bahwa forum ini merupakan forum yang strategis, dimana seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi sehingga tercapai satu kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Mataram. Dalam setiap perencanaan pembangunan lanjut Mohan, tidak bisa dilaksanakan dengan cara berdiri sendiri dan tumpang tindih. Harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu pada empat prinsip perencanaan dan penganggaran. “Pro-poor atau keberpihakan pada pemenuhan kebutuhan msayarakat miskin, pro-job yang dapat memperluas lapangan kerja, pro-growth sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan pro-environment dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi dan kelestarian lingkungan”, ucapnya.
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Mataram menurut Mohan, telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan telah diterimanya berbagai penghargaan dan apresiasi. Diantaranya penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2017 Kategori A atau sangat baik, serta penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat Kepatuhan Tertinggi urutan kedua nasional terhadap pelayanan publik atas 57 produk layanan. Indikator kinerja pembangunan pun terus menunjukkan kemajuan. Diantaranya IPM Kota Mataram yang tetap berada di urutan teratas dari 76,37 pada tahun 2015 menjadi 77,20 pada tahun 2016. Meski demikian penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja dari berbgai pihak bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana pembangunan yang telah direncanakan dapat membawa manfaat dan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dengan kerja keras dan semangat kolektif termasuk dari peran serta masyarakat, semoga dapat memberikan hasil yang optimal untuk kemajuan Kota Mataram di masa depan”, tutupnya. (ufi/nyem-humas)//Put
Comment