MARGOPOST.COM | YOGYAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, permasalahan nelayan yang ada di pantai selatan Jawa hampir sama, yaitu tidak adanya pelabuhan untuk tempat sandar kapal dan tak adanya landing ikan.
Itu sebabnya tidak efektif bagi para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan.
“Tapi saya mengerti untuk membangun pelabuhan di selatan pulau Jawa tidak murah, karena butuh biaya yang sangat besar. Jadi, tidak bisa main-main tidak hanya dermaga saja, karena dermaga dalam lima tahun akan habis,” katanya di Yogyakarta, Rabu 1 Agustus 2018.
Break water atau pemecah gelombang yang direncanakan setiap beberapa ratus meter seharusnya menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemda setempat. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa membangun pemecah gelombang, namun tak sekuat jika Kementerian PUPR yang membangun.
Begitu juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa membangun pelabuhan, sayangnya akses jalan menuju pelabuhan tidak bisa dibangun oleh Kementerian KKP, tetapi harus melalui Kementerian PUPR.
“Nah, maka koordinasi antarkementerian harus ditingkatkan karena jalan yang bangun Kementerian PUPR. Kalau pelabuhan tidak ada jalan maka pelabuhan mangkrak,” ucapnya.
Susi berharap, integrasi tersebut yang membuat rencana adalah daerah dan memaksa pemerintah pusat duduk bersama, sehingga pelabuhan yang digunakan atau kejadian tidak terulang.
“Saya alami sendiri, KKP bangun pelabuhan tapi endak ada air, akhirnya tidak digunakan. Jalan tidak ada bagaimana truk konteiner yang membawa ikan untuk diekspor bisa masuk,” ujarnya.
“Kalau KKP bangun jalan, maka kena semprit BPK,” imbuhnya.
Susi mengatakan bahwa saat ini, selatan pulau Jawa punya pelabuhan dan Pangandaran punya pelabuhan kecil, yang dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden keempat, Megawati Soekarnoputri. Tetapi, pelabuhan itu tidak selesai, sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat juga tidak ada pelabuhan di Pangandaran.
“Memperjuangkan peletakan batu pertama itu biayanya mahal. Pontang-panting ke Jakarta dan bisa habis Rp1 miliar. Itu batu paling mahal sedunia,” terang Susi.
Susi juga mengatakan, Pangandaran adalah daerah merah (basis PDIP), maka di zaman SBY pelabuhan dibangun di daerah biru (basis Partai Demokrat) seperti Pacitan. Baru, setelah Joko Widodo menjabat, ia meminta agar segera diselesaikan pembangunannya.
“Itu saja kita berantem, padahal daerah Pangandaran yang memenangkan Pak Jokowi ya, akhirnya dibangun tapi ya sedikit-sedikit terus,” tegasnya. (Viva) //GHAIDA
Comment