MARGOPOST.COM |Jakarta – Layanan dokumen kependudukan seperti pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), maupun Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), tidak dipungut biaya apapun.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulisnya, usai lawatan ke Dinas Dukcapil Kota Bima, Disdukcapil Kabupaten Bima, dan Disdukcapil Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (17/2/2020).
Zudan mengingatkan petugas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) jangan sekali-kali menarik biaya dari masyarakat.
Kalau kemudian ada petugas pelayanan Adminduk yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat supaya petugas bersangkutan bisa segera ditindak tegas.
“Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” tuturnya.
Selain itu, Zudan memerintahkan agar surat keterangan pengganti KTP (Suket) segera dicetak seiring dengan tersedianya blanko KTP-el.
Kemendagri telah menyediakan blangko KTP-el sebanyak 16 juta keping. Dari jumlah itu sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping dan telah terpakai untuk mencetak KTP-el sebanyak 1,9 juta keping.
“Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP-el. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP-el, yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Disdukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan Suket baru,” tegasnya.
“Saat ini, di daerah sedang berproses mencetak KTP-el. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP-el yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah,” ujarnya.
Sementara untuk DKI Jakarta, sebanyak 520 ribu keping telah terpenuhi dan ditargetkan selesai pencetakan pada pekan ini. Masyarakat diimbau untuk aktif menghubungi kelurahannya masing-masing untuk mendapatkan KTP-el.
Dia mengingatkan jajarannya agar terus proaktif dalam bekerja, termasuk melakukan jemput bola di mana pun wilayah yang belum tersentuh pelayanan Dukcapil.
Sebelumnya, Kemendagri membutuhkan tambahan anggaran Rp 147 miliar untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah pada September mendatang. Tambahan anggaran itu salah satunya untuk menambah blangko KTP-el.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengatakan, kebutuhan tersebut seiring dengan bencana banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan banyak warga kehilangan KTP-El.
“Otomatis kan bertambah lagi kebutuhannya,” ungkapnya.
Mendagri mengatakan, pihaknya akan segera membuat dokumen pengajuan penambahan anggaran secara detail seperti yang diminta Kemenkeu.
Untuk tahun anggaran 2020, Kemendagri sebenarnya sudah mengajukan anggaran Rp 157 miliar. Hanya saja, dana yang dicairkan baru Rp 10 miliar dan total itu diyakini tidak mencukupi kebutuhan blangko KTP-el sampai akhir tahun.
Dengan anggaran yang sudah ada, Mendagri memperkirakan, blangko KTP-El kemungkinan akan habis pada Mei atau Juni. Kondisi serupa terjadi pada tahun lalu di beberapa daerah, namun telah dipenuhi.
Comment