MARGOPOST.COM | Jakarta – Di tengah lesunya bisnis properti, para pengembang kerap kali masih terhambat soal perizinan di tingkat pemerintah daerah. Sehingga membuat harga properti di dalam negeri sulit di jangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Alhasil kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil. Salah satunya kasus suap mega proyek Meikarta. Itu gambaran perizinan properti di pemda masih sulit.
Hal ini diakui Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo. Menurutnya, perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti.
“Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinannya dan bukan sebaliknya dipersulit,” ujar dia, ketika dihubungi wartawan, Jumat (23/11).
Dia menuturkan, kasus suap Meikarta yang dikembangkan PT Lippo Cikarang Tbk tidak hanya dilihat dari kesalahan pihak swasta tetapi juga pemda yang harus terbuka, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif.
Ke depan, saran dia, untuk menekan praktek suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perijinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah.
Praktek ini sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan&RB bersama Pemda. Dimana ijin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru.
Hal senada juga disampaikan Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Kasus suap Meikarta tidak bisa lepas dari berbelitnya perizinan. Meskipun pemangkasan sudah terjadi, tapi praktek di lapangan masih terjadi.
“Sehingga suap pun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif,” tutur Ali.
Menurutnya, untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain Pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua Pemda peduli dan tentunya tak lepas dari keterbatasan sumber daya manusia dan sosialisasi yang mepet./aktual/ratu
Comment