Makassar, Indonesia: Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Seminar Nasional “Enhancing Indonesia’s Leadership in South-South and Triangular Cooperation (SSTC)”, di Aula Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan (LKPP), Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa, (24/4).
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral (Pusat P2K Multilateral), Kementerian Luar Negeri, Dindin Wahyudin, selaku Co-Chair Working Group 3 Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia, menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk mengedepankan pembangunan di antara negara-negara berkembang melalui mekanisme KSS dengan bermodalkan best practices dan lesson learned yang dimiliki.
“Sebagai salah satu alat diplomasi Indonesia, tentunya pelaksanaan KSS juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan nasional,” ujanya, seraya berharap agar seminar ini dapat mendorong minat dan inisiatif-inisiatif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan KSS.
Sesi utama dimoderatori oleh Valerina Daniel, news anchor Berita Satu dan menghadirkan narasumber dari sektor pemerintahan, akademis, mitra pembangunan, serta organisasi nonpemerintah. Dewo Broto Joko Putranto, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Bappenas, menekankan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan pembangunan internasional melalui KSS. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Indonesia telah mengalokasikan dana abadi sebesar Rp1 triliun untuk kegiatan-kegiatan KSS. Indonesia kini juga sedang dalam proses pembentukan single agency demi menguatkan pengelolaan KSS.
Dari sudut pandang akademisi, Ishaq Rahman, M.Si., Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, mengemukakan bahwa aktor-aktor domestik kini semakin meningkat peranannya dalam diplomasi. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan dengan stakeholder dalam negeri dengan lebih dalam lagi, misalnya dengan universitas, lembaga nonpemerintah, Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Khususnya dengan universitas, Pemerintah Indonesia diharapakan dapat memfasilitasi Perguruan Tinggi sebagai bagian dari skema KSS, misalnya melalui kerja sama internasional di antara universitas-universitas.
Nico Yahya Luping dari United States Agency for International Development (USAID) menjelaskan mengenai peran mitra pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia terkait KSS, misalnya melalui pelatihan dan dukungan rancangan kebijakan dan pedoman. Tujuan akhirnya adalah untuk menginisiasi kemandirian dan mendorong transformasi Pemerintah Indonesia menjadi mitra donor. Dalam prosesnya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi mitra pembangunan, misalnya kurangnya rasa kepemilikan dan tantangan koordinasi.
Organisasi-organisasi nonpemerintah pun memiliki peran yang penting dalam KSS. Ashar Karateng, Ketua COMMIT Foundation, menunjukkan bahwa COMMIT Foundation telah banyak memberikan pelatihan di beberapa negara dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, misalnya di Tanzania, Afghanistan, Myanmar, dan Bhutan. Ashar kemudian mengimbau bahwa di masa depan, Indonesia perlu memperkuat skema KSS yang berdasarkan pada pengalaman dan keahlian Indonesia sendiri.
Dalam sesi diskusi, para peserta dan narasumber mendiskusikan mengenai beberapa hal, yang pertama adalah pemberian bantuan internasional yang dapat membawa keuntungan bagi Indonesia, misalnya perluasan pasar. Lebih lanjut, diskusi juga membahas kriteria yang harus dipenuhi organisasi nonpemerintah untuk menjadi mitra KSS serta peran dan motif mitra pembangunan dalam KSS Indonesia. Partisipasi aktif peserta juga didorong melalui pemanfaatan media sosial, misalnya dengan cara mengajukan pertanyaan dan menggunggah foto.
Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia, dan telah sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kali di berbagai daerah, yakni di Universitas Indonesia, Jakarta; Universitas Padjajaran, Bandung; Universitas Brawijaya, Malang; dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Penyelenggaraan seminar ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang komitmen dan kiprah Indonesia dalam memajukan kerja sama di antara negara-negara berkembang atau negara-negara Selatan. Selain itu, seminar juga ditujukan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan dan pengalaman di antara para pemangku kepentingan selain pemerintah, seperti akademisi, kelompok masyarakat madani, dan mitra pembangunan.
Seminar dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, serta civitas akademika Perguruan Tinggi di Makassar dan sekitarnya. Seminar diadakan atas kerja sama Tim Kornas KSS Indonesia dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, dengan didukung oleh United States-Indonesia Partnership for SSTC Component 1 (USIP 1) – United States Agency for International Development for Indonesia (USAID/Indonesia). Bersamaan dengan diselenggarakannya seminar, digelar juga pameran foto yang mempertunjukkan pelaksanaan berbagai kegiatan KSS Indonesia di luar negeri. (Sumber: P2K OI BPPK/Kemlu)
Comment