MARGOPOST.COM | JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengumumkan susunan kabinet periode 2019-2024 yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019) pagi.
“Yang dalam jangka pendek, lima tahun ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan melalui pengembangan SDM dan peningkatan investasi,” tutur Presiden menjelaskan fokus kerja Kabinet Indonesia Maju itu.
Dalam susunan kabinet yang baru ini, muncul sejumlah nama-nama baru yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga 2024. Termasuk mereka yang masuk dalam tim Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Pertama adalah Mahfud MD yang menjadi Menko Polhukam menggantikan Wiranto, sekaligus memimpin tim yang membantu Presiden dalam bidang politik, hukum dan keamanan.
Mahfud MD adalah salah seorang Guru Besar Hukum Tata Negara di Indonesia. Dia lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957, dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadijah. Inisial MD dibelakang namanya berasal dari nama ayahnya karena saat di SMP ada dua orang anak mempunyai nama yang sama bernama Mahfud, maka untuk membedakannya ditambahkan MD.
Lulus dari Sekolah Dasar, Mahfud menempuh Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Pamekasan, Madura, dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.
Setelah lulus pendidikan setingkat SMA itu, Mahfud melanjutkan menimba ilmu ke dua perguruan tinggi sekaligus. Dia mengambil Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Namun, ia lebih fokus di Hukum Tata Negara dan tidak melanjutkan di Sastra Arab. Karena nilai bagus yang diperoleh Mahfud, memudahkannya mendapatkan beasiswa untuk membiayai kuliahnya.
Di tengah kesibukannya, Mahfud juga aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Setelah mendapatkan gelar sarjana hukum pada usia 26 tahun, Mahfud langsung memulai karirnya sebagai dosen di kampus almamaternya UII. Di tengah kesibukannya menjadi dosen, dia tetap mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM.
Puncaknya, dia menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000 dalam usia yang terbilang masih muda, yakni 43 tahun.
Nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada periode 2000-2001. Selain itu, Mahfud juga merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid.
Mahfud juga pernah terjun ke lembaga legislatif lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada Pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Setelah masa jabatannya di DPR berakhir, Mahfud mendaftar seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.
Dia pun menjadi salah satu pakar hukum tata negara yang menjabat tiga lembaga negara berbeda secara beruntun, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Orang baru kedua adalah Tito Karnavian, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri), kini bertugas membantu Presiden sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Tjahjo Kumolo. Ia memasuki masa purnatugas sebagai Kapolri usai diberhentikan melalui sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/10/2019).
Tito adalah lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa dari Akademi Kepolisian pada 1987. Karirnya cemerlang dan tercatat pernah menempati sejumlah posisi sebelum ditunjuk Presiden menjadi Kapolri pada Juli 2016.
Di antaranya sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror pada 2009-2010, Kapolda tipe A di Papua pada 2012 hingga 2014 dan Kapolda Metro Jaya pada 2015-2016, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2016.
Selanjutnya adalah Tjahjo Kumolo. Ia bukan lah nama baru karena pada periode sebelumnya menjabat sebagai Mendagri. Namun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tjahjo Kumolo menempati posisi baru sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang sebelumnya diisi oleh Syafruddin.
Politikus PDI Perjuangan ini lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 1 Desember 1957. Namun, dia tumbuh dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Semarang, Jawa Tengah, di mana Tjahjo tercatat sebagai alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menuntaskan perkuliahannya pada tahun 1985. Semasa kuliah, Tjahjo aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI pada tahun 1990 sampai 1993.
Tjahjo dikenal pandai membaca arah perpolitikan. Pada masa Orde Baru, Tjahjo yang baru lulus kuliah bergabung dengan Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1987. Ketika usianya 30 tahun, Tjahjo kembali menjadi anggota DPR dari Golkar pada Pemilu 1992. Ia menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar hingga 1998.
Setelah Orde Baru berakhir, Tjahjo pun pindah ke PDI Perjuangan. Pada masa itu, dia langsung dikenal sebagai juru bicara Taufiq Kiemas, almarhum suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Tjahjo juga menempati posisi Direktur Sumber Daya Manusia Penelitian Pengembangan (SDM Litbang) Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pada tahun 1999 sampai 2002.
Selanjutnya, dia juga terpilih menjadi anggota DPR periode 1999-2004 dari partai barunya itu. Pada saat itu, Tjahjo bertugas sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI (1999-2002) dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI (2002-2003).
Pada Pemilu 2004, dia terpilih lagi di DPR dan menjadi anggota Komisi XI serta anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (2004-2008). Ia juga menjabat Ketua Fraksi PDIP DPR RI (2004-2009) dan Wakil Ketua Tim Lumpur Sidoarjo DPR RI (2006-2007).
Sementara Pemilu 2009, Tjahjo kembali menduduki posisi sebagai anggota DPR dan menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2009-2014.
Dalam Kongres III PDI Perjuangan, Tjahjo ditunjuk oleh Megawati untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan pada tahun 2010 hingga 2015.
Ketika Pemilu 2014, Tjahjo terpilih lagi sebagai anggota DPR. Namun, Presiden Joko Widodo menugasi Tjahjo untuk menduduki posisi Mendagri dalam Kabinet Kerja. Saat menjabat Mendagri, Tjahjo pun segera mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan dan pada 28 Oktober 2014 dirinya juga mengajukan surat resmi pengunduran sebagai anggota DPR.
Hingga akhir masa jabatannya sebagai menteri, Tjahjo tak mengajukan diri lagi sebagai anggota DPR. Menurut dia, tidak etis apabila melamar sebagai calon anggota legislatif karena sering bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia pun menyelesaikan tugasnya sebagai Mendagri dan Plt. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) hingga selesai.
Nama baru berikutnya, yang juga menjadi perhatian publik, adalah Prabowo Subianto. Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dalam Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Ryamizard Ryacudu.
Sosok Prabowo dalam dunia politik Indonesia sudah tidak asing lagi. Anak dari Sumitro Djojohadikusumo itu membentuk Partai Gerindra pada tahun 2008 dan didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina hingga saat ini.
Karir politiknya semakin melejit ketika menjadi calon wakil presiden yang maju bersama Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2009. Sedangkan pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo maju sebagai capres. Pada Pilpres 2014, Prabowo berpasangan dengan Hatta Radjasa. Sementara pada Pilpres 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Sementara dalam karir militernya, pria kelahiran Jakarta ini, selepas lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1974 sebagai seorang letnan dua, menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur.
Kariernya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada tahun 1983. Selanjutnya pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma.
Kemudian untuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), sosok baru yang mengisi posisi tersebut adalah politisi Partai NasDem Johnny Gerald Plate yang menggantikan Rudiantara.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini sebelumnya melaju ke Senayan sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I untuk periode 2019-2024. Sebelumnya, Johnny juga menjadi anggota DPR periode 2014-2019.
Laki-laki kelahiran Ruteng, NTT, 10 September 1956, itu terpilih menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI untuk periode ini, jabatan yang akan dilepasnya setelah terpilih menjadi menteri.
Dikutip dari laman resmi DPR, Johnny memiliki latar belakang pengusaha sebelum berada di Senayan pada 2014 lalu. Johnny tercatat pernah menjadi Direktur Utama di PT Airasia Mitra Investama pada 2012, CEO Group PT Bima Palma Nugraha pada 2008, Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti pada 2008, dan Komisaris PT Mandosawo Putratama S pada 2007.
Lulusan Unika Atma Jaya Jakarta ini sebelumnya menjabat sebagai komisaris di PT Indonesia Airasia dan PT TJB Power Services pada 2005, juga Komisaris Utama di PT Aryan Indonesia di tahun yang sama.
Nama baru yang terakhir adalah ST Burhanuddin yang menggantikan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. ST Burhanuddin merupakan jaksa karier dan sebelumnya merupakan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Kejaksaan Agung.
Lelaki kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 17 Juli 1954, ini memulai kariernya dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada 1991. Selanjutnya, pada 1999, Burhanuddin ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Asisten Pidana Khusus Kejati NAD, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD.
Kemudian pada 2007, lulusan sarjana hukum dari Universitas Diponegoro pada 1983 itu mendapatkan promosi menjadi Direktur Ekseskusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.
Setahun kemudian, Burhanuddin mendapatkan promosi sebagai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 2008. Sedangkan pada 2009, lulusan Magister Manjaemen UI 2001 tersebut kembali ke Kejaksaan Agung dengan jabatan inspektur V Jaksa AGung Muda Pengawasan.
Pada 2010, ST Burhanuddin mendapatkan promosi kembali sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi. Pria yang menamatkan pendidikan doktornya di Satyagama Jakarta 2006 ini juga meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden pada 2007.
Adapun Retno Marsudi dan Yasonna Laoly merupakan nama lama yang kembali menjabat pada posisi yang sama, yakni sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. (bs)
Comment