Bimbel Seolah Wajib bagi Calon Mahasiswa, Tak Cukupkah Sekolah?

MARGOPOST.COM | — Pada awal dekade 1980-an, lembaga bimbingan belajar atau akrab disapa bimbel muncul ke publik Indonesia. Kehadiran bimbel kala itu, merujuk laporan yang dirilis Bank Indonesia berjudul “Komoditas Jasa Bimbingan Belajar,” terkait dengan persiapan para siswa kelas tiga (atau kini kelas 12) Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Satu dekade kemudian, bimbel muncul tak hanya melayani anak-anak yang hendak beranjak dari SMA ke PTN. Ia juga melayani siswa-siswi dari segala strata pendidikan, termasuk SD, SMP, dan tentu saja SMA.

Kehadiran bimbel di Indonesia akhirnya direstui melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 5. Lembaga ini diakui negara sebagai Pendidikan Luar Sekolah atau Non-formal (PNF), bagian dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah LPK di Indonesia mencapai 619.947 unit. Dari angka itu, 1.866 unitnya merupakan lembaga bimbel, menjadikannya termasuk yang paling populer, bersaing dengan lembaga kursus komputer.

Namun, keberadaan bimbel masih terfokus pada Pulau Jawa. Dari 1.866 unit bimbel di tahun 2016, 965 unit di antaranya tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam beberapa tahun terakhir, mengikuti perkembangan zaman, khususnya dengan semakin gesitnya internet, bimbel “go online”. Lahir bimbel-bimbel berkonsep maya seperti Quipper, Zenius, RuangGuru, hingga Prime Mobile.

Pemerintah sendiri, melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom), merilis Rumah Belajar, bimbel online yang bisa diakses pada laman belajar.kemdikbud.go.id. Rumah Belajar merupakan “sekolah maya” hasil kerjasama pemerintah dengan Microsoft Indonesia dan mengudara sejak 2013.

Andreas Diantoro, yang kala itu menjabat Director Manager Microsoft Indonesia, mengatakan bahwa “program rumah belajar merupakan salah satu dari program Microsoft Partner in Learning dengan pendanaan total senilai $500 juta di seluruh dunia”. Dalam Rumah Belajar, bukan hanya siswa yang dapat aktif mencari materi-materi pelajaran yang dikehendaki. Para pengajar atau guru bisa menciptakan proses pembelajaran virtual, membuka kelas maya dengan siswa di berbagai wilayah Indonesia sebagai pengisinya.

Di awal pembukaan Rumah Belajar, Microsoft mengklaim telah memberikan pelatihan pada sekitar 350 ribu guru dengan 14 juta siswa di seluruh Indonesia untuk menggunakan platform bimbel online itu.

Sementara itu, bimbel-bimbel online swasta memiliki jumlah peserta yang lebih sedikit dibandingkan Rumah Belajar. Salah satu contohnya adalah Quipper. Menurut Tri Nuraini, Public Relation & Marketing Manager Quipper, platform tersebut baru menjangkau 3 juta siswa di seluruh Indonesia.

Dion, mahasiswa program Vokasi Universitas Indonesia, menyebut secara tersirat bahwa bimbel online membantu dirinya memahami materi pelajaran. Pengguna Quipper itu menyebut bahwa bimbel online memampukannya memperoleh modul ajar, membantunya untuk memahami pelajaran yang belum dipahaminya di sekolah.

“Kalau enggak paham, [tinggal] ngulang [belajar via Bimbel online] atau kasih feedback [ke penyedia Bimbel online],” tutur Dion.

Sementara itu, Samuel Gideon, dalam “Peran Media Bimbingan Belajar Online ‘Ruangguru’ Dalam Pembelajaran IPA Bagi Siswa SMP dan SMA Masa Kini: Sebuah Pengantar,” menyebut kehadiran bimbel online adalah alternatif cara belajar. Kenyataannya, kini para pelajar gemar bermain gawai. Dengan bimbel online, yang diakses melalui gawai, materi pelajaran bisa disisipkan untuk dikonsumsi pelajar di luar jam sekolah mereka.

Mengapa Bimbel, Memangnya Sekolah Tak Cukup?

Dalam laporan Programme For International Student Assessment (PISA) 2015, laporan yang membandingkan kualitas pendidikan pada 30 negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pendidikan Indonesia termasuk buruk. Skor penilaian pada tiga aspek pendidikan, yakni sains, matematika, dan membaca berada di bawah rata-rata skor OECD.

Dalam aspek sains, skor rata-rata OECD ialah 493. Namun, skor yang diperoleh pendidikan Indonesia dalam aspek itu hanya 403. Lalu, dalam aspek matematika, yang rata-ratanya 490, Indonesia hanya memperoleh skor sebesar 386. Terakhir, dalam soal membaca, Indonesia hanya kebagian skor sebesar 397 dari rata-rata skor sebesar 493.

Sementara itu, dalam laporan “Human Development Reports,” bagian Indeks Pendidikan, yang digagas UNDP, kualitas pendidikan Indonesia mengalami peningkatan setiap dekadenya. Peningkatan itu dilihat dengan semakin meningkatnya angka koefisien (semakin mendekati 1, semakin baik).

Pada 1980, koefisien pendidikan Indonesia ialah 0,345. Sepuluh tahun kemudian, angkanya meningkat menjadi 0,392. Lalu, pada 2000, koefisien Indonesia bertengger di angka 0,521. Terakhir, pada 2010, pendidikan Indonesia diberi nilai 0,594.

Sayangnya, meski meningkat, Indonesia tertinggal dari para tetangganya. Singapura misalnya. Negeri Singa itu pada 2010 lalu memiliki nilai koefisien pendidikan sebesar 0,759, sementara Malaysia diberi nilai 0,671.


Kurang baiknya pendidikan Indonesia, yang tidak bisa menuntun siswa-siswinya masuk perguruan tinggi, sangat mungkin menjadi alasan menjamurnya bimbel.

Selain berlangganan bimbel online, Dion pun bergabung dalam bimbel offline. Alasan ikut serta dalam bimbel online plus offline itu karena menurutnya “sekolah masih kurang”. Rata-rata, pertemuan dengan guru suatu mata pelajaran di sekolah hanya dua jam. Jika ia hendak meminta penjelasan tambahan, guru tersebut telah berpindah mengajar ke kelas lain. Sukar untuk dimintai bantuan tambahan.

“Mungkin sebenarnya [belajar hanya mengandalkan sekolah] cukup efektif. Tapi saya pribadi butuh lebih dari itu,” tegas Dion. “Bimbel sangat efektif.”

Zahra, mahasiswa program Teknik Industri Universitas Indonesia, menyebut secara tersirat bahwa pembelajaran di sekolah hanya menyentuh tataran dasar materi pembelajaran. Untuk bisa memiliki kemampuan lebih, khususnya jika hendak berlanjut ke perguruan tinggi, mau tak mau siswa harus belajar sendiri.

“[Mengandalkan sekolah untuk masuk PTN] menurut saya enggak bisa. Dari sekolah, difokuskannya cuma materi UN, bukan SBMPTN,” tuturnya. “[Tingkat kesulitan soal untuk] SBMPTN kan berkali-kali lipat dibandingkan UN,” tambahnya lebih lanjut.

Zahra, yang menghabiskan uang Rp19 hingga Rp20 juta untuk biaya bimbel, menyebut bimbel memberikan pembelajaran yang unik. Menurutnya, bimbel lebih menekankan diskusi terbuka dan bisa mengajarkan suatu materi hingga tuntas. Hal-hal itu tidak didapatkannya di sekolah konvensional./tirto/ratu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *